1. Mengecam keras segala bentuk kecurangan dan kezaliman yang telah meruntuhkan sendi-sendi keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Menolak segala bentuk putusan hukum yang menjustifikasi kecurangan dan kezaliman, karena tidak sesuai dengan ajaran agama apa pun dan juga bertentangan dengan amanat konstitusi NKRI yang berdasarkan Pancasila & UUD 1945.
3. Melakukan perlawanan secara konstitusional terhadap segala bentuk kecurangan dan kezaliman untuk keselamatan agama, bangsa dan negara.
Demikian petisi ini dibuat dan diserukan kepada segenap rakyat dan bangsa Indonesia agar secara tulus dan ikhlas untuk terus bersatu berjuang bersama para habaib dan ulama yang istiqomah melaksanakan isi petisi ini semata hanya mengharapkan ridho Allah Yang Maha Kuasa.
Jika dicermati maka isi petisi tersebut mulai dari nomor urut 1 hingga 5 penuh dengan hoaks yang memprovokasi dan menyesatkan. Sudah seharusnya pihak berwajib menangkap dan meminta penjelasan terhadap tokoh-tokoh pembuat petisi tersebut dengan alasan sebagai berikut:
1. Kriminalisasi dan makarisasi terhadap habaib, ulama serta aktivis adalah "lagu klasik" yang selalu mereka dendangkan. Imam besar FPI Habib Rizieq Shihab dan juga Habib Smith selalu mereka sebut sebagai korban kriminalisasi sementara kasus pelanggaran mereka sangat jelas.
Benar pemerintah telah membubarkan HTI karena karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Demikian juga fpi dengan izin perpanjangannya belum keluar hingga hari ini terkait administrasi. Tetapi tidak ada terorisasi terhadap ormas Islam seperti yang mereka tuduhkan.
2. Penodaan terhadap agama yang mana yang dibiarkan pemerintah dan siapa oknum atau kelompok penoda agama yang dilindungi dan dibela pemerintah? Jika mereka maksud adalah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, bukankah dia telah diproses secara hukum dan sudah menjalani hukumannya sesuai dengan vonis hakim?
3. Lagi-lagi gerakan liberal, neo-PKI, LGBT, serta aneka aliran yang mereka anggap sesat terus didengung-dengungkan. Padahal jelas-jelas pemerintah tidak pernah membiarkan atau berpihak terhadap LGBT. Sementara ketika pembuktian terhadap kebangkitan PKI gagal karena memang tidak ada sama sekali, maka istilah neo-PKI pun menjadi makhluk baru yang diada-adakan.
4. Isu penjualan aset negara dan penumpukan utang negara, serta gerakan anti China akan terus digoreng sebagai bentuk kegagalan pemerintah dan ketidakberpihakan terhadap pribumi.Â
5. Pelaksanaan pemilu curang dan brutal sudah diproses MK dan seharusnya mereka menghormati apapun yang menjadi keputusan dari lembaga penegak hukum tertinggi tersebut.
