Entah makhluk apa yang merasuki pikiran Fahri Hamzah sehingga dia memberikan ajaran demokrasi yang sesat ketika menjawab pertanyaan perserta diskusi dari ketua kelompok Emak-Emak di Sumatera Selatan.
Dikutip dari TribunBatam.id (14/10/2018) Wakil Ketua DPR RI tersebut mengatakan:
"Boleh menyerang lembaga Kepresidenan, atau sebut kabinet bohong, sebab mereka punya power. Yang tidak boleh itu menyerang DPR dan lembaga pengadilan seperti hakim karena mereka lemah tidak ada kekuasaan," kata Fahri ketika menghadiri acara "ngopi bareng" Deklarasi Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) di Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (14/10/2018).
Masih menurut Fahri, seorang presiden, memang digaji oleh rakyat untuk mendengarkan kritik pedas dari masyarakat. Sehingga harus kuat jika mendapatkan kritik keras.
Entah undang-undang atau aturan demokrasi apa yang membolehkan masyarakat menyerang lembaga kepresidenan. Jelas itu ajaran yang sangat sesat dan hanya dianjurkan dan dilakukan oleh orang barbar yang tidak berpendidikan dan tidak mengerti demokrasi.
Mengkritik lembaga kepresidenan itu boleh-boleh saja sepanjang disampaikan dengan cara-cara yang bermartabat, tidak dengan menghujat dan mencaci maki, juga tidak membuat fitnah yang berisi ujaran kebencian. Jelas itu tidak boleh, siapa pun presidennya kelak, itu tidak boleh.
Fahri Hamzah boleh-boleh saja tidak suka dengan presiden yang menjabat sekarang tetapi bagaimana jika nantinya presiden yang berkuasa adalah orang yang disukai Fahri Hamzah, apakah dia masih mengatakan hal yang sama?
Saya pikir itu terlalu subjektif. Karena dia tidak menyukai presiden yang sedang berkuasa, dia memprovokasi rakyat untuk tidak benar.
Menjelang selesainya masa jabatannya pada tahun 2019 sebagai Wakil Ketua DPR RI, saya pikir Fahri Hamzah makin risau dan menunjukkan gejala-gejala aneh.Â
Mengingat Fahri dipastikan tidak akan menjabat lagi sebagai anggota legislatif pada periode berikutnya, karena  tidak mencalonkan diri dan tidak mempunyai partai. Mungkin gara-gara itu Fahri sering menjadi seperti orang yang kehilangan akal sehat.
Siapapun tahu bahwa seorang presiden digaji oleh rakyat bukan untuk mendengarkan kritik pedas dari masyarakat tetapi untuk mengemban amanat rakyat dan menjalankan roda pemerintahan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
