Mohon tunggu...
Rintar Sipahutar
Rintar Sipahutar Mohon Tunggu... Kemajuan sebuah bangsa ditentukan pendidikan berkualitas

"1 teladan lebih berharga daripada 1000 nasihat, 1 tindakan lebih berarti daripada 1000 omong kosong"

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan Pilihan

Salah Perencanaan, Pemprov DKI Gagal Bangun Rusun Tahun Ini?

28 September 2018   23:40 Diperbarui: 29 September 2018   05:44 946 6 7 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Salah Perencanaan, Pemprov DKI Gagal Bangun Rusun Tahun Ini?
(Tangkapan layar dari YouTube)

Ada-ada saja

Buah semangka berdaun sirih

Di alam nyata apa yang terjadi

Salah perencanaan, rusun pun tak jadi

Rencananya ada tiga unit rusun yang harus dibangun Pemprov DKI tahun ini, yakni Rusun Jalan Inspeksi BKT di Kelurahan Ujung Menteng, Rusun PIK Pulogadung, dan revitalisasi pembangunan Rusun Karang Anyar di Jakarta Pusat

Tetapi sangat disayangkan, Pemprov DKI terpaksa harus mencoret anggaran pembangunan rusun tersebut di APBD-Perubahan 2018. Alasannya seperti bercanda: "karena salah perencanaan". Seperti kata budayawan Sujiwo Tejo: "Jangan pergi agar dicari, jangan sengaja lari agar dikejar. Berjuang tak sebercanda itu.".

Sekda DKI, Saefullah mengatakan Dinas Perumahan DKI melakukan perencanaan pembangunan rusun dengan metode single years. Padahal, pembangunan rusun tidak cukup hanya satu tahun. Harusnya perencanaannya multi years. (DetikNews.com, Jumat, 28/9/2018)

Hahahaha... Entah mengapa ketika pertama kali membaca berita ini saya tertarik untuk menanggapinya. Ada rasa lucu, kesal, konyol dan ketidakseriusan disana.

Hahahaha... Koq bisa sampai salah perencanaan, sih? 

Tidak mampu merencanakan atau tidak serius merencanakan? Atau jangan-jangan memang disengaja disalah-salahin supaya tidak jadi dibangun?

Jangan pergi agar dicari, jangan sengaja lari agar dikejar. Berjuang tak sebercanda itu. (Sujiwo Tejo-budayawan)

Sudah jelas-jelas pembangunan rusun itu butuh waktu lebih dari 1 tahun tetapi koq tidak dibuat multi years, sih pak?

Entah mengapa, saya sangat pesimis dengan Pemprov DKI saat ini. Mereka bekerjanya lambat bahkan sangat lamban. 

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta menilai beberapa kegiatan pembangunan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta sepanjang tahun ini berjalan lambat. Angka penyerapan anggaran baru mencapai 28,5% pada Juli 2018. Sementara, posisi penyerapan belanja langsung dan tak langsung pada 26 September belum menyentuh 50% atau baru terealisasi 47,6%. (Bisnis.com, 26/9/2018).

Terkait kasus ini, siapa yang harus kita salahkan? 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x