Bagi saya, tidak ada istilah eks koruptor. Koruptor adalah koruptor dan sampai kapan pun mereka tetap koruptor. Berapa lama pun mereka dihukum bahkan ditembak mati sekalipun, mereka tetap koruptor dan bukan eks koruptor.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mendukung putusan Bawaslu yang membolehkan  nara pidana eks koruptor termasuk Kader Gerindra Mohamad Taufik, mengikuti Pemilu 2019 sebagai Caleg. Menurut Fadli Zon, putusan tersebut sudah sesuai undang-undang.
Dikutip dari wartaekonomi.co.id, Fadli Zon mengatakan : "Mereka (narapidana koruptor), misalnya sudah menjalani hukuman, hukuman itu menjadi warga binaan. Apakah selamanya tidak boleh? Ini jadi dilema menurut saya. Padahal mereka sudah menebus kesalahan-kesalahannya itu," katanya, Sabtu (1/9/2018).
Sebelumnya Bawaslu telah memutuskan meloloskan napi eks koruptor mengikuti Pemilu 2019 sebagai Caleg dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai rujukan. Bawaslu mengabaikan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten atau kota.
Pasal 7 Ayat 1 huruf h PKPU Nomor 20 Tahun 2018, yang mengatur larangan mantan koruptor berpartisipasi sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019, menegaskan bahwa salah satu syarat Caleg pada Pemilu 2019 adalah: "Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi,".
Tetapi oleh Bawaslu, pasal ini dianggap bertentangan dengan Pasal 240 Ayat 1 Huruf g, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa: "seorang eks narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik".
Namun, KPU DKI menunda untuk menjalankan putusan Bawaslu tersebut. KPU DKI mematuhi Surat Edaran KPU RI Nomor 991 Tahun 2018. Isinya KPU provinsi dan kabupaten/kota diminta untuk menunda pelaksanaan putusan Bawaslu sampai keluar putusan uji materi MA terhadap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Legislatif (KOMPAS.com, 4/9/2018)
Terhadap putusan Bawaslu tersebut, Mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie menilai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus tunduk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang larangan eks napi korupsi nyaleg. Ini mengingat Bawaslu dan KPU sesama penyelenggara pemilu.
"Sangat disayangkan kenapa Bawaslu tidak menjadikan PKPU sebagai rujukan. Bawaslu kan lembaga penyelenggara pemilu, terpadu dengan KPU, jadi dia tidak bisa tidak terikat dengan PKPU," kata Jimly ketika dihubungi Medcom.ID, Selasa, 4 September 2018. (Metrotvnews.com, 4/9/2018).
Menurut saya yang sama sekali bukan ahli hukum, hasil putusan uji materi MA terhadap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Legislatif, khususnya Pasal 7 ayat 1 huruf h yang mengatur pelarangan napi eks koruptor, kemungkinan besar akan gugur oleh Pasal 240 Ayat 1 Huruf g, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, karena logikanya Undang-undang Pemilu lebih tinggi daripada Peraturan KPU.
Jika demikian halnya, apakah kita akan sepakat dengan Fadli Zon, menyetujui napi eks koruptor maju sebagai Caleg pada Pemilu 2019 dengan alasan bahwa mereka telah menebus kesalahan-kesalahannya karena sudah menjalani hukuman?
Jawabannya kembali kepada masyarakat Indonesia, apakah mereka mau diwakilkan oleh anggota legislatif eks koruptor. Tetapi bagi saya, tidak ada istilah eks koruptor. Koruptor adalah koruptor dan sampai kapan pun mereka tetap koruptor. Berapa lama pun mereka dihukum bahkan ditembak mati sekalipun, mereka tetap koruptor dan bukan eks koruptor.
Undang-undang dan uji materinya di MA boleh-boleh saja meloloskan koruptor tersebut tetapi hal tersebut tidak akan pernah mengubah status mereka dari koruptor menjadi eks koruptor. Semoga masyarakat Indonesia cerdas dalam memilah dan memilih. Saya tidak akan pernah sepakat dengan Fadli Zon.
(RS)
