Pak Presiden, Masih kah Memikirkan Kami?
Berita korupsi itu tidak lagi menghentakkan relung-relung hati masyarakat Indonesia. Korupsi yang luar biasa besar dan rumit, karena melibatkan banyak pemain baik di kalangan legislatif maupun yudikatif. Korupsi ini ditenggarai sebagai korupsi yang nyaris sempurna. Alasannya, prosesnya sudah dimulai sejak perencanaan program KTP-el. Gamblangnya, menyusun ‘pencurian’ dengan legalitas yang dirancang dengan baik.
Begitu daftar nama keluar ke publik, serangkaian upaya penyangkalan mulai bermunculan. Mantan Menteri Dalam Negeri Gumawan Fauzi termasuk yang disebut dalam daftar itu. Uang yang ‘dititipkan’ kepada mantan menteri ini juga sangat fantastis. Nilainya mencapai USD 4,5 juta. Hitung aja sendiri berapa jumlahnya jika dibelikan keripik pedas Christine Hakim.
Tak kurang Setya Novanto, yang namanya sering muncul dalam banyak kasus, juga masuk dalam barisan. Tetapi, seperti biasa, menyangkal. “Tidak mungkin ada korupsi di DPR, karena semua proes dilakukan dengan tranparan,” kurang lebih begitulah ujaran Setya. Tetapi, biarlah pengadilan yang memutuskannya.
Yang membuat tersentak tentunya hampir semua anggota komisi II DPR periode 2009-2014 yang membawahi bermitra kerja dengan Kementerian Dalam Negeri masuk dalam daftar. Hanya Basuki Cahaya Purnama yang tidak ada dalam daftar, karena sejak awal sudah menolak ide penerbitan KTP-el dengan cara yang direncanakan itu.
Meskipun mega korupsi ini sudah muncul ke publik, masyarakat sepertinya adem ayem saja. Tidak ada pergerakan, bahkan kelompok-kelompok yang dulu biasanya garang berteriak ternyata tidak muncul juga ke permukaan. Mahasiswa yang seharusnya di depan mendorong upaya penyelesaian kasus ini, tidak juga terdengar suaranya. Semuanya seperti diam dan membiarkannya saja. Biarlah KPK yang sibuk mengurusnya. Padahal KPK sudah wanti-wanti jangan sampai ada gejolak politik lantaran pengungkapan kasus ini. Gejolak politiknya tidak ada, atau belum mulai?
Kemungkinannya, masyarakat sudah bosan dengan peristiwa yang sama. Masyarakat merasa tidak perduli lagi dengan kasus-kasus korupsi. Karena hukumannya juga sering dikorupsi, seperti laporan ICW yang menyatakan bahwa kasus-kasus korupsi sering dihukum dengan hukuman yang ringan. Bisa juga karena kasus seperti ini melibatkan banyak partai yang memiliki mesin untuk meredam kasus ini. Mungkin juga, nilainya tidak sebanding dengan kasus Bank Century, sehingga masyarakat apatis untuk mengikutinya. Bisa jadi karena kasusnya jauh lebih kecil dari potensi korupsi di DKI yang nilainya mencapai Rp. 12 Trilyun.
Sejak KPK mulai mengangkat kasus ini lagi dan mengumumkan pelaksanaan sidang pertama, para pihak yang namanya tercantum di dalam daftar bereaksi. Reaksi penolakan sesuatu yang paling sering muncul. DPR juga giat melakukan sosialisasi revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Hak angket dimunculkan oleh anggota DPR yang sekarang ini bersolo karir, Fahri Hamzah.
Presiden Bersua Orang Penting
Pada hari selasa lalu (14/3), persis lima hari setelah pelaksanaan sidang pertama kasus korusi KTP-el, Presiden Jokowi mengadakan pertemuan dengan orang-orang penting negara ini. Pertemuan yang dilaksanakan di Istana Merdeka Kompleks Istana Presiden dihadiri oleh pimpinan lembaga tinggi negara.
Para peserta yang hadir termasuk Ketua DPR Setya Novanto, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah, dan Agus Hermanto. Selain itu ada pula Ketua DPD M. Saleh dan Wakil Ketua DPD GKR Hemas. Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang, Hidayat Nur Wahid juga hadir. Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali dan Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari juga ada.
