Pasca letusan Merapi 2010, pemerintah memutuskan untuk memindahkan penduduk dari wilayah yang terdampak langsung. Tantangan yang langsung menghadang yakni ketersediaan lahan. Lahan untuk tampat tinggal dan lahan pertanian. Petani tidak bisa dipisahkan dari lahan penghidupannya.
Keputusan diambil waktu itu, memindahkan masyarakat ke tempat yang lebih aman dari ancaman letusan Merapi. Sementara untuk penghidupan, lahan yang ditinggalkan tetap dapat diolah, tetapi untuk bertani saja. Memelihara ternak di lokasi terdampak langsung tidak diperkenankan. Rumah yang disediakan menyempit. Lahan di tempat relokasi juga mengecil. Jumlah sapi yang dipelihara menyusut.
Perlu setidaknya dua tahun untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat terdampak. Lahan yang diperlukan sangat luas untuk 2600-an rumah tangga yang akan direlokasi. Itu belum memikirkan pertumbuhan keluarga itu sendiri. Karena dipastikan, akan terjadi pertambahan anggota keluarga karena kelahiran dan juga pernikahan. Ini menambah tekanan terhadap penyediaan lahan saat ini dan di kemudian hari.
Akibatnya, hutan-hutan dikonversi menjadi hunia. Hutan yang sebelumnya untuk perlindungan alam terpaksa dibuka untuk menyediakan hunian tapak bagi masyarakat yang direlokasi. Lahan-lahan ini disiapkan pemerintah dengan mengorbankan sebagian lahan dan tentunya menambah risiko. Sebabnya, lahan ini terletak di daerah yang miring, meskipun pada saat ini masih belum cukup mengancam.
Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, seiring dengan penambahan jumlah penduduk, maka tuntutan akan lahan akan bertambah. Jika pemerintah tidak menyediakan lahan yang layak, maka keluarga baru akan kembali menempati lahan yang terdampak langsung. Ini sudah terjadi. Disamping itu masyarakat juga sudah mulai kehilangan traumanya. Mereka menjadi lebih berani untuk memilik risiko.
Jika dipikirkan ke depannya, mungkin hunian vertikal dapat menjadi pilihan. Hunian vertikal yang bisa menampung lebih banyak penduduk dan kemungkinan menyediakan lahan penghidupannya juga dapat dilakukan. Tetapi, pastinya perlu upaya keras untuk membantu masyarakat untuk beradaptasi.
Pemerintah memilih membangun rumah tapak, karena saat ini masih bisa dilakukan meskipun gejala sebaliknya mulai muncul dengan kembalinya masyarakat ke lahan yang dulu ditinggalkan. Jika pemerintah dapt memberikan lahan dan rumah bagi masyarakat terdampak bencana di Merapi dan juga di tempat lainnya, sepertinya memeberikan hunian vertikal bagi petani bukan suatu yang mustahil.
Hunian Vertikal bagi Petani
Pemandangan di suatu tempat di Korea Selatan itu memang cukup aneh bagi kebanyakan orang. Sebuah bangunan berlantai jamak tinggi berdiri di tengah-tengah lahan yang sangat luas. Terlihat juga mobil-mobil di parkir di lantai terbawah. Ada traktor dan beberapa benda, sepertinya alat-alat pertanian.
Konsep bangunan itu ternyata disiapkan untuk para petani. Benar, petani tinggal di apartemen berlantai tinggi, terletak di tengah-tengah lahan pertanian yang luas. Dengan akses jalan yang diatur sedemikian rupa. Tersedianya hunian vertikal bagi petani ini tidak dapat dihindarkan karena memang lahan yang sangat sempit. Jika setiap petani di sana membangun rumah tapak, maka bukit-bukit akan dirambah, baik untuk tempat tinggal maupun lahan pertanian. Bisa jadi, jika kebijakan seperti ini tidak dilaksanakan, kejadian bencana tangah longsor menjadi hal yang jamak di Korea Selatan yang cenderung berkontur bukit.
Dengan menampatkan petani dalam hunian vertikal, maka petani memiliki lahan yang lebih luas untuk dapat diolah dan menjadi sumber penghidupan yang memadai. Jika hanya memiliki lahan sedikit, maka hasilnya tidak akan cukup memenuhi kebutuhan. Lahan tidak dapat diolah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Terlebih lagi untuk dijual sebagai sumber pendapatan.