Rupanya, Investasi hijau dalam perkembangannya juga membawa tren instrumen keuangan berkelanjutan pada pasar modal dunia yang beragam. Berkaitan dengannya, lahir instrumen repo hijau berkelanjutan, pasar uang hijau dan obligasi sosial dan pinjaman hijau LNG Finance.
Keragaman instrumen pada investasi hijau dunia mendorong Indonesia untuk segera melakukan penyesuaian, peningkatan aksesibilitas dan keterjangkauan. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung dalam forum G20 di Nusa Dua Convention Center (BNDCC) Bali juga mengatakan bahwa sebenarnya negara kita Indonesia, sudah waktunya untuk menyesuaikan diri dengan tren investasi dunia saat ini, yaitu beralih ke sektor investasi hijau. (EmitenNews.com, 15/7/22).
Tren tersebut juga diikuti dengan investor yang mengalihkan modal-modalnya pada proyek ekonomi hijau bagi negara yang sudah siap. Perubahan perilaku investor tersebut dikarenakan adanya pengenaan pajak yang lebih tinggi dalam investasi model lama.
Indonesia sebenarnya sudah memiliki bentuk investasi hijau yang dalam praktiknya mengedepankan nilai tradisionalitas dan kearifan lokal, yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Meski dalam skala kecil, UMKM terbukti memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan penurunan emisi karbon.
Dalam Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (3/5/21), kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) berada dikisaran 61,07% atau mencapai nominal 8.573,89 triliun rupiah. Selain itu, kontribusi UMKM terhadap lapangan kerja juga cukup berpengaruh, setidaknya UMKM mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada.
Selain itu, langkah pemerintah dalam usahanya menurunkan emisi karbon melalui kebijakan pembangunan rendah karbon (LCDI), setidaknya untuk di kawasan Asia Pasifik, harus terus kita dorong dan apresiasi setiap perkembangannya.
Dalam perencanaannya, saat ini pemerintah sedang menargetkan pada empat skenario transisi menuju investasi hijau, yaitu:
Pertama, Penurunan intensitas energi. Pada tahap pelaksanaan skenario tersebut, negara melakukan skema penurunan secara bertahap dari 1 persen hingga mencapai 6 persen setiap tahunnya serta penerapan skema peralihan kendaraan listrik hingga mencapai target 95 persen dari jumlah keseluruhan kendaraan.
Kedua, Reformasi hutan. Pada tahap ini, negara memproyeksikan reformasi pada hutan hingga mencapai target 250.000 hektar pertahunya. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menggunakan skema restorasi lahan gambut, meningkatkan ekosistem Mangrove serta pencegahan deportasi hutan kepada lahan pertanian.
Ketiga, Efisiensi limbah. Skenario dalam hal ini, pemerintah menggunakan skema ekosistem sirkuler dan menargetkan turunnya produksi limbah cair hingga mencapai angka 0 pada tahun 2060. Dengan demikian, produksi sumber daya alam dan pengembangan limbah dapat dilakukan secara efisien.
Keempat, Perkuat fiskal. Pemerintah menargetkan hingga tahun 2030 akan menerapkan skema penghapusan subsidi bagi energi serta menerapkan pajak karbon yang lebih ketat dan terarah. Sehingga, pengelolaan terhadap sumber daya bisa lebih terjamin.
