Pilkada serentak menjadi ajang pertarungan baru berebut kekuasaan. Gembar-gembor program dengan bunga beragam janji tengah gencar dihembuskan kandidat pemimpin daerah di seluruh Indonesia. Sayang, kebanyakan program calon pemimpin daerah minim kepedulian konservasi. Bahkan sampai hari H pencoblosan pada 26 Juni 2018, tak terdengar satupun calon pemimpin daerah yang punya program perlindungan satwa liar.
Indonesia dianugerahi kekayaan satwa liar yang luar biasa. Untuk primata saja, sekitar 95% primata hidup di wilayah tropis. Di seluruh dunia ada lebih dari 600 jenis primata, dan setidaknya 40 jenis berada di Indonesia. Sayang, saat ini lebih dari 70% jenis primata Indonesia terancam punah karena hilangnya habitat alami (hutan) dan perburuan. IUCN (lembaga konservasi dunia) telah menetapkan 25 jenis primata paling terancam punah sedunia, dan tiga jenis di antaranya berasal dari Indonesia.
Kukang Jawa (Nycticebus javanicus), satwa nocturnal (aktif pada malam hari) ini berstatus kritis akibat kerusakan habitat, perburuan, dan perdagangan sebagai hewan peliharaan atau bagian tubuhnya digunakan sebagai bahan aksesoris. Simakobu (Simias concolor) yang hanya ditemukan di Kep. Pagai, lepas pantai barat Sumatera menurun populasinya sebesar 73-90% dalam 10 tahun terakhir.Â
Primata ini berstatus kritis akibat kerusakan hutan, perburuan besar-besaran untuk kesenangan, dan perdagangan. Paling fenomenal adalah nasib Orangutan Sumatera (Pongo abelii) yang saat ini diperkirakan tersisa sekitar 6.000 ekor saja. Primata ini berstatus kritis dan berada dalam ancaman akibat kerusakan & fragmentasi hutan, perburuan, dan perdagangan. Kondisi tersebut dipersulit dengan tingkat reproduksi rendah, orangutan sumatera hanya mempunyai satu anak setiap 8-9 tahun
Di Jawa Barat, primata endemik Jawa Barat Surili (Presbytis comata) berada dalam kategori terancam punah (endangered) berstatus dilindungi sejak 1979 berdasarkan SK Keputusan Menteri Pertanian No. 247/Kpts/Um/1979. Primata ini kerap diburu untuk dipelihara perorangan ataupun untuk pajangan di sejumlah tempat wisata. Owa jawa (Hylobates moloch) pun mengalami nasib serupa, diburu, diperdagangkan hanya untuk menjadi hiasan di rumah ataupun tempat wisata padahal sudah berstatus dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa.
Nasib lebih mengenaskan menimpa Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis) Primata ini diburu, diperdagangkan dan dieksploitasi habis-habisan, menjadi andalan sirkus keliling doger monyet. Proses pelatihan monyet dilakukan dengan teknik lapar, menahan asupan makanan agar satwa mau menuruti instruksi. Tak jarang teknik kejam ini merenggut nyawa.
Tak Peduli
Hingga saat ini tak ada program perlindungan satwa yang ditawarkan oleh para kandidat kepala daerah di ajang Pilkada 2018. Para calon pemimpin ini seolah tak peduli akan keberadaan satwa yang berperan penting dalam ekosistem. Entah karena abai atau tidak paham.
Abainya pemimpin daerah pada satwa menjadikan upaya perlindungan terhadap satwa cerdas ini dilakukan secara terbatas di kalangan masyarakat peduli satwa. Mereka seolah berjalan sendiri, terbatas pada kemampuan masing-masing. Alhasil, upaya mereka tak mampu membendung beragam gangguan yang dihadapi satwa. Perlahan tapi pasti populasi satwa di Indonesia terus menurun, entah sampai kapan.
Wacana konservasi satwa memang kalah seksi dibandingkan wacana lain seperti pembangunan infrastruktur, pemberantasan korupsi atau pendidikan yang dianggap bisa menggaet minat pemilih. Padahal kepeduliaan terhadap satwa seharusnya dimiliki oleh setiap pemimpin daerah sebagai bagian dari cerminan kecintaan sang pemimpin terhadap wilayahnya. Pemimpin perlu berpikir bahwa kehidupan tidak melulu berorientasi kepada manusia, ada satwa dan habitatnya yang juga menjadi bagian dari tanggung jawab kepemimpinan.
Kepedulian pemimpin daerah terhadap konservasi, khususnya konservasi satwa bisa menjadi political will yang nantinya mampu menggerakkan upaya pelestarian alam. Pemimpin yang peduli satwa akan berupaya menggerakkan edukasi tentang konservasi satwa ke berbagai elemen masyarakat. Sang pemimpin pun bisa membantu aparat penegak hukum dalam memberantas perburuan, perniagaan, kepemilikan dan pemeliharaan satwa ilegal. Ini sangat dibutuhkan!
