Riki Tsan
Riki Tsan Dokter

Eye is not everything. But, everything is nothing without eye

Selanjutnya

Tutup

Kesehatan Artikel Utama

Peta Jalan PGP dan Harapan Baru untuk Turunkan Angka Gangguan Penglihatan

10 Oktober 2018   14:18 Diperbarui: 11 Oktober 2018   09:01 3205 0 0
Peta Jalan PGP dan Harapan Baru untuk Turunkan Angka Gangguan Penglihatan
Ilustrasi: Pixabay

Tidak banyak orang yang tahu bahwa Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah mencanangkan World Sight Day atau Hari Penglihatan Sedunia di setiap hari Kamis pada minggu kedua di bulan Oktober. Pada tahun ini, Hari Penglihatan Sedunia jatuh pada tanggal 11 Oktober 2018, dengan mengambil tema Eye Care Everywhere. 

Pencanangan Hari Penglihatan Sedunia ini dimaksudkan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat dunia terhadap berbagai isu global yang berkaitan dengan masalah kebutaan dan gangguan penglihatan yang diderita oleh penduduk bumi.

Menurut laporan WHO tahun 1999-2000, sebanyak 285 juta orang penduduk bumi ini memiliki masalah dalam penglihatan. Hampir 39 juta orang diantaranya menderita kebutaan, sementara 246 juta orang lainnya mengalami gangguan penglihatan. Ironisnya, 90 % dari para penyandang gangguan penglihatan dan kebutaan ini hidup di negara-negara berkembang dengan pendapatan atau upah yang rendah. 

Untuk mengatasi masalah ini, WHO bersama dengan International Agency for Prevention of Blindness (IAPB) telah menyusun strategi penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan, yang dikenal dengan program Vision 2020: Right to Sight.

Tujuan pokok dari program Vision 2020: Right to Sight ini adalah untuk memenuhi hak setiap warga negara memperoleh penglihatan yang optimal dengan sebuah gerakan inisiatif global yang berupaya untuk mengeliminasi berbagai penyebab penyakit kebutaan dan gangguan penglihatan yang terjadi di masyarakat. 

Dokumentasi PERDAMI
Dokumentasi PERDAMI
Sejak tahun 2000, IAPB telah menetapkan World Sight Day sebagai kegiatan resmi yang seyogianya wajib dilaksanakan oleh negara -egara anggotanya, termasuk Indonesia.

Pemerintah Indonesia memang berkepentingan untuk ikut terlibat aktif dengan komunitas internasional dalam upaya penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan di masyarakat.

Pasalnya, hasil Survei Nasional pada tahun 1993-1996 oleh Departemen Kesehatan RI memperlihatkan prevalensi (angka penderita) kebutaan yang cukup tinggi yakni 1.5 %  sehingga menempatkan Indonesia di ranking pertama dengan prevalensi kebutaan tertinggi di kawasan negara Asia Tenggara.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan angka kebutaan ini, diantaranya ialah dengan pencanangan program Vision 2020: Right to Sight, pada 15 Februari 2000 oleh Wakil Presiden RI saat itu, Ibu Megawati Soekarnoputri. 

Melalui pencanangan Vision 2020 ini, berarti pemerintah wajib memberikan hak memperoleh penglihatan yang optimal bagi seluruh warga negara Indonesia. Salah satu indikatornya adalah berkurangnya jumlah warga negara Indonesia yang menyandang gangguan penglihatan dan kebutaan.

Sebagai implementasi dari program Vision 2020 ini, sejak tahun 2003 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) beserta organisasi profesi Persatuan Dokter Spesialis Mata (Perdami) dan para stakeholder menyusun Rencana Strategi Nasional Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan (Renstranas PGPK)

Dua tahun kemudian dokumen ini disahkan lewat Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1472/MENKES/SK/X/2005. Renstranas PGPK ini menjadi acuan  dan pedoman dalam pelaksanaan program kesehatan indera penglihatan di Indonesia bagi institusi/organisasi pemerintah maupun non pemerintah (swasta).

GAGAL

Sayangnya, Renstranas PGPK ini tidak terimplementasi sesuai rencana. Bahkan, kita tidak ragu-ragu mengatakan bahwa program nasional ini telah gagal total! Selama kurun waktu 2005-2014, tidak terlihat kesungguhan pemerintah untuk melaksanakan Keputusan Menkes ini secara serius. Setidaknya, ada 2 tanda yang menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menjalankan program ini.

Pertama. Renstranas PGPK menginstruksikan pemerintah untuk membentuk dan mendayagunakan Komite Nasional PGPK sampai ke tingkat Kabupaten/Kota. 

Di tingkat pusat, Komite Nasional PGPK memang telah dibentuk, namun kenyataannya seakan akan dibiarkan 'mati suri' sehingga tidak mampu menjalankan tugas tugas pokok dan fungsinya karena tidak  memperoleh dukungan dana, sarana dan prasarana yang memadai.

Selama 10 tahun, Komite Nasional PGPK ini bagaikan "kerakap tumbuh di batu", mati segan hidup tak mau.

Sumber : BUKU PETA JALAN PGP
Sumber : BUKU PETA JALAN PGP
Kedua. Meningkatnya angka gangguan penglihatan dan kebutaan Indonesia yang mencerminkan semakin bertambahnya jumlah penderita gangguan penglihatan dan kebutaan di Indonesia.

Mulai tahun 2014 sampai tahun 2016, Kemenkes RI melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) mendanai dan melakukan survei Rapid Assessment of Avoidable Blindness (RAAB) di 15 provinsi. 

Hasilnya, prevalensi kebutaan di Indonesia rata-rata 3 %. Tiga provinsi dengan prevalensi kebutaan tertinggi adalah Jawa Timur (4.4 %),Nusa Tenggara Barat (4 %) dan Sumatera Selatan (3.6 %).

Dari data ini, terlihat bahwa jumlah warga masyarakat yang menderita kebutaan meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan survei nasional tahun 1993-1996. Ini berarti program Renstranas PGPK yang dijalankan oleh pemerintah selama tahun 2005 sampai tahun 2014 tidak berhasil menurunkan angka kebutaan. Artinya, pemerintah telah gagal memenuhi hak hak warga masyarakat untuk memperoleh penglihatan yang optimal.

PETA JALAN

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2