Kesehatan

Pasien JKN-KIS Naik Kelas di Rumah Sakit, Naik Kelas Pelayanan

28 Mei 2018   08:08 Diperbarui: 28 Mei 2018   09:23 215 0 0
Pasien JKN-KIS Naik Kelas di Rumah Sakit, Naik Kelas Pelayanan
Ilustrasi Kelas VIP Rumah Sakit (www.panduanbpjs.com)

Hasil kajian dan penelitian dalam pelaksanaan program JKN-KIS selalu dipublikasikan ke masyarakat melalui file yang dapat diunduh secara gratis. Kita sebagai pengamat dan masyarakat alangkah baiknya bertindak kritis untuk mengawal setiap langkah yang diambil pemerintah maupun BPJS karena program ini ada untuk kita masyarakat Indonesia.

Salah satu hasil kajian dan penelitian yang menarik ialah materi presentasi dari Divisi Regional IV yang bertajuk Peranan BPJS Kesehatan dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan (2017). 

Dalam slide awal yang dibagikan Dinas Kesehatan Jakarta itu, terdapat Visi BPJS Kesehatan untuk tahun 2016 - 2021 yang dicetak merah berbunyi, "... Terwujudnya jaminan Kesehatan JKN-KIS yang Berkualitas dan Berkesinambungan bagi seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2019. Berlandaskan gotong royong yang berkeadilan melalui BPJS Kesehatan yang Handal Unggul dan Terpercaya..."

Sebuah visi yang sangat mulia dan ambisius. Saya dibuat tertarik untuk melihat lebih lanjut apakah visi tersebut sudah mulai diwujudkan di tahun 2018 ini. Setelah mencari lebih lanjut ditemukan data yang menarik untuk diulas, yaitu pemanfaatan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL). 

FKRTL ini identik dengan pelayanan rawat inapnya, maka saya cari data lagi. Ternyata, pemanfaatan rawat inap di rumah sakit pada tahun 2017 mencapai angka 8,7 juta. (Fachmi Idris, 2018).

Bicara rawat inap, yang pertama kali terlintas adalah Kelas Perawatan di Rumah Sakit. Ketika ditelusuri lewat mesin pencarian, terdapat banyak opsi yang ditawarkan berbagai RS. Mulai dari Kamar Perawatan Kelas VVIP, VIP, Kelas 1, Kelas 2, dan Kelas 3.

Hal yang membedakannya adalah fasilitas dalam kamar. Misalnya ada sebuah RS Swasta menawarkan pasien VVIP single room berAC dengan TV LCD 32 inch, DVD player, lemari es, hingga welcome drink dan parsel buah. Sedangkan pasien yang dirawat di Kelas III mendapatkan fasilitas berbagi kamar dengan 6-8 orang, AC, dan air mineral 1,5 liter. Saya pun dibuat bertanya-tanya, kenapa bisa pasien yang sakit disambut dengan welcome drink parsel buah? Terlebih lagi, apakah pasien JKN-KIS bisa memasuki kamar VVIP?

Ternyata oh ternyata, kita sebagai peserta JKN-KIS bisa mendapatkan pelayanan itu!

InfoBPJS Kesehatan tahun 2017 menjelaskan pada khalayak aturan jika peserta JKN-KIS ingin naik kelas. Permenkes No. 4 tahun 2017 menjelaskan bahwa pasien harus membayar selisih untuk setiap episode rawat inap. Rinciannya, untuk kenaikan dari Kelas 3 ke Kelas 2, Kelas 3 ke Kelas 1 dan Kelas 2 ke Kelas 1 harus membayar selisih biaya antara tarif INA-CBGs pada kelas rawat inap lebih tinggi yang dipilihnya dengan tarif INA-CBGs pada kelas rawat inap sesuai dengan hak peserta.

Bagi yang ingin ke VIP, ada ketentuan lagi yaitu biaya tambahan paling banyak 75% dari tarif INA-CBGs kelas 1. Kedua, untuk pasien dari Kelas 2 ke VIP, biaya tambahan adalah selisih tarif INA-CBGs kelas 1 dnegan tarif INA-CBGs kelas 2 ditambah biaya dari Kelas 1 ke Kelas VIP paling banyak sebesar 75% dari tarif INA-CBGs Kelas 1. Begitu pun dengan pasien kelas 3, tambah biaya naik Kelas 1 dan dari Kelas 1 ke Kelas VIP. Namun, perlu dicatat mengacu Peraturan Presiden Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan, kenaikan kelas perawatan tidak berlaku bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran dari Pemerintah Pusat atau Daerah. 

Ketentuan tersebut di satu sisi memang memperluas cakupan penggunaan JKN-KIS dari orang yang berpenghasilan tinggi dan mengingkan perawatan yang lebih baik di RS. 

Direktur BPJS Kesehatan pun menyatakan bahwa beban pemerintah pusat tidak lagi dominan, iuran lebih banyak didapatkan dari masayrakat dan pemerintah daerah. (Fachmi Idris dalam Movanita, 2018). Terdapat peningkatan pendapatan iuran hingga 82,34 persen sejak BPJS pertama berdiri. Mungkin dikarenakan inovasi RS dalam melayani pasien pindah kelas.

Namun di sisi lain, bukankah JKN-KIS sebagai Asuransi Kesehatan Sosial yang lebih mengedepakan frasa you get what you need, bukan you get what you pay for yang menjadi ciri khas dari Asuransi Kesehatan Komersial?

Mari kita lirik keadaan Rumah Sakit di negara lain, contohnya Jerman. RS Jerman terkenal dengan pelayanannya yang cost-effective dan memiliki teknologi medis yang mumpuni. 

Spending APBNnya untuk kesehatan mencapai lebih dari 11% dan penduduk membayar 7% pajak gaji untuk biaya kesehatan (Jeffreys, 2017).  Angka yang terbilang tinggi -atau amat tinggi bila dibandingkan dengan Indonesia. Namun, disadur dari situs SSAFA GSTT Care, RS seringkali tidak mementingkan privasi pasien. Bahkan tempat tidur tidak memiliki tirai yang membatasi 2 sampai 4 pasien dalam satu ruangan standar. Namun, ruangan standar tersebut memiliki fasilitas berupa toilet, telepon, dan televisi.

Ruangan standar tanpa kelas ini ternyata juga diinisiasikan pada sebagian kecil RS di Indonesia. Salah satu daerah yang mengusulkan adanya kesetaraan kelas di RS ini adalah Bali. Made Mangku Pastika pada 2016 menyatakan rekomendasinya ke Presiden Joko Widodo untuk menghapus klasifikasi kelas di seluruh rumah sakit terutama rumah sakit milik pemerintah, mulai dari rumah sakit tigkat pusat hingga daerah.

"Masak di rumah sakit pemerintah masih ada klasifikasi kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan bahkan VIP. Rumah sakit itu dibangun oleh pemerintah, menggunakan uang pemerintah, para dokter dan perawat juga dibayar oleh uang negara, diambil dari uang rakyat. Ini tidak adil. Di mana keadilan sosial bagi rakyat? Ini sangat diskriminatif. Rakyat miskin dibiarkan tetap miskin. Sementara yang kaya akan selalu diprioritaskan. Padahal, mereka sama-sama rakyat Indonesia,". Made Mangku Pastika (dalam Arnoldus Dhae, 2017)

Sayangnya, belum ada kejesan mengenai tanggapan akan rekomendasi yang disampaikan Gubernur Bali tersebut. Sekarang, kita hanya bisa mengawal kebijakan-kebijakan di bidang kesehatan untuk terus berbenah hingga visi mulia Jaminan Kesehatan berkualitas dan berkesinambuangan bagi seluruh penduduk Indonesia berlandaskan gotong royong yang berkeadilan akan terwujud.


Referensi: 

BPJS Kesehatan. 2017. InfoBPJS Kesehatan: Media Eksternal BPJS Kesehatan Edisi 46 Tahun 2017. Jakarta: BPJS Kesehatan.

Dhae, Arnoldus. 2017. Bali Usulkan Rumah Sakit tanpa Kelas. Diakses 28 Mei 2018, dari link ini

Divisi Regioal IV. 2017. Peranan BPJS Kesehatan dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan. Diakses pada 28 Mei 2018, dari link ini

Humas BPJS Kesehatan. 2018. BPJS Kesehatan Capai 4 Kali WTM Berturut-turut. Diakses 28 Mei 2018, dari link ini.

Jeffreys, Branwen. 2017. NHS Health Check: How Germany's healthcare system works. Diakses 28 Mei 2018, dari link ini. 

Movanita, Ambaranie Nadia K. 2018. Tahun 2017, BPJS Kesehatan Kelola Iuran JKN-KIS Rp 74,25 Triliun. Diakses 28 Mei 2018, dari link ini

SSAFA GSTT Care. 2018. What to expect in German hospitals. Diakses 28 Mei 2018, dari link ini