Sejak terbentuk menjadi provinsi yang mandiri, terpisah dari Jawa Barat sejak tahun 2000, kehidupan politik di Banten ditandai oleh menguatnya gejala dinasti politik atau politik kekerabatan, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota. Ratu Atut Chosiyah pada jabatan gubernur selama hampir dua periode (2006-2011 dan 2011-2014). Pasca keberhasilannya menduduki jabatan gubernur, dengan cepat Ratu Atut berhasil membangun dan mengembangkan dinasti politiknya ke berbagai arena kehidupan masyarakat.
Ratu Atut merupakan putri almarhum Haji Tubagus Hasan Sochib yang merupakan penguasa, sesepuh, dan jawara yang merintis bisnisnya dari pedalaman Banten pada 1960an. Semua bermula ketika alm. Chasan menyuplai logistik bagi Komando Daerah Militer VI Siliwangi, dan pada akhirnya mendapat banyak keistimewaan di Kodam VI Siliwangi serta pemerintah Jawa Barat.Â
Berkat jasa dan usahanya dalam membantu logistik Chasan menjadi orang yang berpengaruh di Banten dan mendapat banyak proyek besar pemerintah, hingga akhirnya mendirikan perusahaan sendiri yang terutama bergerak dibidang konstruksi. Kamar dagang dan industry (KADIN) di Banten serta sejumlah organisasi bisnis lainnya dia kuasai secara bertahap dan sistematis dibantu dengan orang-orang terdekat dan secara kekeluargaan.[1](Christine Stefanie, Anggi Kusumadewi, 2021)
Pasca reformasi, Chasan mendukung Banten lepas dari Jawa Barat menjadi Provinsi sendiri. Dia membantu gerakan pemekaran di Banten, setelah Banten resmi menjadi Provinsi, Chasan mendorong keluarga besarnya, termasuk Atut, aktif berpolitik. Atut menjadi Wakil Gubernur Banten pertama, Oktober 2000. Lima tahun kemudian Oktober 2005 Atut menggantikan Gubernur Banten Joko Mutanda, sebagai pelaksana tugas Gubernur Banten menyusul kasus korupsi yang menjerat Joko.
Ratu Atut dan Dinastinya                           Â
Atut resmi menjadi Gubernur Banten pada 2007 silam setelah memenangi Pilkada. Setelah menjadi orang nomor satu di Banten, Atut pun memiliki cukup ruang  yang luas  untuk  memasukkan  keluarganya ke dalam  ranah  politik, persis seperti yang dilakukan sang ayah. Dinasti politik di "Kerajaan Banten" tidak hanya sebatas perebutan kepala daerah di satu wilayah saja tetapi telah  menggurita hampir ke seluruh pelosok Banten. Puncak kekuasaan dipegang oleh Ratu Atut sebagai Gubernur Banten.Â
Kemudian juga ada Heryani (ibu tiri) Wakil Bupati Pandeglang, Ratu Tatu Chasanah (adik kandung) Wakil Bupati Serang, Tubagus Chaerul Jaman (adik tiri) Walikota Serang, adik ipar Atut Airin Rachmi Walikota Tangsel. Sebagian lagi diantara masuk ke ranah legislatif seperti  anggota DPR, anggota DPD dan DPRD. Begitu besarnya kekuasaan yang mereka miliki sehingga mereka mampu menguasai wilayah Banten.[2](Rahmat Hollyson & Sri Sundari, 2015: 151)
Dalam "Dinasti Politik Kerajaan Banten" jabatan kepala daerah yang diperoleh keluarga besar Ratu Atut bukan kekuasaan pemerintahan pada wilayah yang  sama,  tetapi  kekuasaannya  pada  wilayah  yang  berbeda. Â
Sebagai  contoh Gubernur Atut punya ikatan saudara dengan Walikota Tangsel, Walikota Serang, dan seterusnya. Tidak ada larangan bagi keluarga Atut untuk menjadi calon kepala daerah di kota Serang walau yang bersangkutan mempunyai ikatan keluarga dengan Gubernur Banten Ratu Atut. Tetapi aturan hanya membatasi kesempatan keluarga besar Ratu Atut untuk maju dalam pemilihan Gubernur Banten.
Teori Politik Elite yang terus Merenggut Keadilan dari Masyarakat Banten
Dalam praktiknya, praktik politik elite yang dilakukan oleh Ratu Atut semakin meluas dan seakan tidak memiliki batasan bagi para kerabatnya. Elit seperti yang dikatakan oleh Vilfredo Pareto adalah sekelompok kecil orang-orang yang mempunyai kekuasaan terhadap sekelompok besar masyarakat. Elit mempunyai pengikut, disegani dan dapat menggunakan kekuasaan yang mereka miliki sebagai alat untuk mempengaruhi sekelompok besar masyarakat baik itu untuk kepentingannya, maupun kepentingan kelompoknya.Â
