RifqiNuril Huda
RifqiNuril Huda

Mahasiswa Fakultas Hukum, Ketua Forum Karang Taruna Kec. Srono, Kab. Banyuwangi, President YOT Banyuwangi, Ketua Badan Eksekutif FH Univ. 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Direktur BUMDes "Surya Kebaman". Twitter : @nurilrifqi Ig :rifqinurilhuda

Selanjutnya

Tutup

Analisis

Urgensi Implementasi Naskah Akademik Pembuatan Peraturan Desa Menuju Desa yang Partisipatif

14 April 2018   13:54 Diperbarui: 14 April 2018   14:13 1114 0 0
Urgensi Implementasi Naskah Akademik Pembuatan Peraturan Desa Menuju Desa yang Partisipatif
https://www.google.com/search?q=naskah+akademik+peraturan+desa&client=firefox-b&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwi_ieqllrnaAhVFto8KHdJrBjAQ_AUICygC&biw=1366&bih=654&dpr=1#imgrc=TtCU4iHBgah7WM:


Rifqi Nuril Huda

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Untag 45' Banyuwangi

e-mail :rifqinhuda@gmail.com

            Desa dalam pengetian di Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri.[1] Dari Kata "desa" tersebut kemudia dalam bahasa jawa dipelintir menjadi kata "ndeso" untuk menyebut orang-orang atau penduduk yang berada di "udik"atau "pedalaman"  atau yang mempunyai sifat yang "kampong(an)".[2]

 Desa juga sebagai tempat dimana semua warga Negara Indonesia berkumpul secara alamiah dan berada dibatas-batas kewilayahan tertentu. Yang dimana desa sebagai entitas dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Selain dari pada itu desa juga sebagai tempat administrasi pertama dalam kehidupan bernegara, sebelum melakukan proses yang diatasnya. 

Dalam perkembangannya sebelum tahun 2014 konsep entitas dalam mewujudkan masyarakat desa yang modern tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai adat dan tradisi maupun budaya, pada saat itu masih menjadi problematika dan belum ada rumusan yang sifatnya mampu mengakomodir tujuan tersebut.

Sehingga dalam hal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat desa masih belum berjalan secara optimal. Dibuktikan dengan beberapa fakta sebelum tahun 2014 yang dimana pembangunan desa masih tidak tertata secara merata. Padahal, apabila melihat sejarah Negara Kesaturan Republik Indonesia desa adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan.

Sebagaimana pendapat Aristoteles[3] yang mengatakan bahwa Negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa, guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Secara logika bahwa Negara itu diawali dari manusia, manusia itu kemudian berkeluarga, dari keluarga menyatukan tujuan membentuk desa, desa-desa yang ditinggali keluarga kemudian membentuk kata Negara, dengan tujuan untuk melindungi dan mempertahankan diri dari musuh.

 

            Desa-desa yang beragam diseluruh Indonesia sejak dulu merupakan basis penghidupan masyarakat setempat, yang notabene mempunyai otonomi dalam mengelola tata kuasa dan tata kelola atas penduduk, pranata lokal dan sumber daya ekonomi. Dengan demikian eksistensi desa dilihat dari berbagai perspektif baik secara epistimologis, sosiologis, antropologis, historis, ekonomis maupun yuridis-politis pada hakikatnya desa merupakan bentuk pemerintahan riil, demokratis, otonom, dengan kelengkapan tradisi, adat-istiadat dan hukumnya sendiri yang mengakar sangat kuat, serta relatif mandiri dari "campur tangan" entitas kekuasaan dari luar.[4]

Demi mewujudkan semua hal itu, supaya dapat terlindungi, Indonesia membentuk hierarki pemerintahan mulai dari Pemerintah pusat yang dipimpin oleh Presiden, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, hingga Desa atau kelurahan yang dipimpin oleh Kepala desa atau Lurah.

Konsep hierarki ini memunculkan konsep salah satunya adalah konsep Pemerintahan Desa. Yang sejatinya merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat yang paling bawah (level terendah dalam hierarki sistem ketatanegaraan Republik Indonesia). Sehingga sekecil apapun pemerintahan desa tetap memiliki peran dan posisi yang strategis dalam pelayanan publik dan pemberdayaan terhadap masyatakat. Oleh sebab itu untuk dapat memberdayakan masyarakat dan menjalankan fungsi pelayanan, desa haruslah berdaya dan diberdayakan dalam sector apapun.[5]

Pemerintah di tingkat desa merupakan tatanan terkecil dari sebuah Negara, baik buruknya pemerintah di tingkat pusat juga ditentukan mulai dari pemerintah tingkat desa. Pemahaman tentang pemerintahan desa yang utuh diharapakan dapat menggerakkan perangkat desa dan Badan Permusyawartan Desa (BPD) yang utuh diharapkan dapat menggerakkan perangkat desa dan BPD untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Oleh sebab itu persoalan pokok pemerintahan desa sebetulnya terkait tiga hal utama, yaitu politik desa, kewenangan desa, dan anggaran desa. Ketiga persolan tersebut terbingkai dalam satu isu utama, yaitu isu otonomi desa.[6]

Pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desa dimaknai sebagi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemetintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Di dalam pasal `1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Menjelaskan juga bahwa "pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".[7]

Sehingga menjadi jelas bahwa Pemerintahan Desa adalah bentuk pelaksanan dari amanat konstitusi yang sifatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa. Yang dimana sejak diundangkannya undang-undang tentang desa, gelontoran dana desa yang jumlahnya rata-rata 1.000.000.000 (satu miliar) adalah sebuah nominal yang tidak sedikit. Sehingga perlu adanya penyerapan dan pengawasan secara optimal dari berbagi elemen di masyarakat maupun pemerintahan. 

Untuk menyerap suatu anggaran yang sifatnya digelontorkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tentunya harus berpedoman pada peraturan yang berlaku. Pada kedudukan desa tentunya peraturan yang di keluarkan oleh pejabat desa baik kepala desa ataupun kepala desa bersama BPD adalah sebuah peraturan desa yang legal. 

Tetapi baru-baru ini menjadi pembahasan yang menarik setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak lagi menempatkan Peraturan Desa dalam hierarki Peraturan perundang-undangan. Sebagaiman tertulis dalam pasal  7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembetukan Peraturan Perundang-Undangan yang isinya yaitu:[8]

(1)     Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4