Mohon tunggu...
Muhammad Ridki Kurniawan
Muhammad Ridki Kurniawan Mohon Tunggu... Admin of rifkipedia

Developer of Rifkipedia.com

Selanjutnya

Tutup

Edukasi

Didaktik.xyz | Catatan Aksi Masa Reformasi Dikorupsi

5 Juni 2020   18:50 Diperbarui: 5 Juni 2020   18:51 19 0 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Didaktik.xyz | Catatan Aksi Masa Reformasi Dikorupsi
Sumber gambar : tirto.id

Didaktik -- Tepat di tahun 2019, sebuah aksi masa di bulan September menuai sebuah tindakan non-konstitusional dan melanggar HAM, bahwa tindakan dari aparat kepolisian melakukan tindak kekerasan yang berlandaskan "Meredam Emosi Demonstran". Namun, hal itu di bantah oleh masa aksi yang menurutnya,"Aparat sendiri yang memulai akan pemukulan hingga penembakan gas air mata."

Mengutip data yang disampaikan Kontras.or.id,  Tim Advokasi untuk Demokrasi mengutuk serangkaian tindakan Kepolisian Republik Indonesia yang bertentangan dengan hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menangani aksi unjuk rasa mahasiswa, pelajar, dan masyarakat yang menolak berbagai rancangan undang-undang (RKUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba), Undang-Undang (UU KPK), Undang Undang Sumber Daya Air maupun kebijakan pemerintah lainnya sejak 24 September 2019 hingga 30 September 2019. Pelanggaran hukum dan hak asasi manusia oleh kepolisian dilakukan dalam berbagai macam yang dibedakan menjadi 3 tahapan: sebelum aksi, selama aksi, dan pasca aksi unjuk rasa yang diikuti oleh ribuan warga dari berbagai elemen tersebut.

Sebelum unjuk rasa dilakukan, diketahui bahwa kepolisian menghalangi upaya mahasiswa yang datang ke Jakarta dengan menggunakan bus. Bahkan pada aksi tanggal 25 dan 30 September, polisi melakukan sweeping dan penangkapan tidak berdasar hukum terhadap para pelajar sekolah yang hendak mengikuti aksi unjuk rasa di berbagai tempat; stasiun kereta, jalan raya, dalam kereta, terminal bis, dan lainnya. Para pelajar yang ditangkap kemudian dibawa ke kantor polisi terdekat, dibuat setengah telanjang, dan dijemur di tengah teriknya matahari.

Saat unjuk rasa dilakukan, Kepolisian juga melakukan pelanggaran dengan menggunakan kekuatan yang berlebihan seperti tiba-tiba melontarkan gas air mata pada kerumunan massa tanpa alasan sah. Bahkan gas air mata dilontarkan ke kampus Atma Jaya yang menjadi tempat evakuasi korban yang mendapatkan perawatan medis. Polisi menghalangi massa pengunjuk rasa untuk mendekat ke Gedung DPR/MPR, padahal di situlah aspirasi hendak disampaikan.

Setelah membubarkan paksa tanpa alasan yang jelas, Kepolisian lanjut melakukan perburuan terhadap setiap orang yang mereka anggap pengunjuk rasa. Setiap orang yang dianggap pengunjuk rasa dikejar-kejar, bahkan sampai ke restoran cepat saji. Ketika ditangkap, orang-orang tersebut juga dianiaya tanpa alasan yang jelas sampai dalam kondisi yang mengenaskan. Tidak cukup sampai di situ, semua orang yang ditangkap dibawa ke kantor polisi (Polda, Polres) untuk diperiksa dengan tidak boleh didampingi kuasa hukum dan tidak boleh ditemui oleh orang tua atau keluarga mereka. Berdasarkan data yang dirilis Kepolisian, terjadi penangkapan terhadap 1.489 orang. Mereka semua ditangkap hanya karena berunjuk rasa secara damai.

Melihat keadaan tersebut, Tim Advokasi untuk Demokrasi kemudian membuka pos pengaduan pada tiap-tiap organisasi untuk melakukan pemantauan dan agar setiap orang yang terlanggar haknya dapat mendapat bantuan. Hingga 3 Oktober 2019 malam hari, Tim Advokasi setidak-tidaknya menerima 390 aduan. Dari 390 aduan yang masuk, mayoritas melaporkan kasus yang dialami oleh mahasiswa sebanyak 201, disusul oleh pelajar sejumlah 50 orang, warga, 28 orang, pekerja lepas, pedagang, ojek online, dan sisanya tidak menyertakan keterangan.

Polisi seharusnya menghormati hak para pengunjuk rasa untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat untuk maksud damai, hak konstitusional mereka selaku warga negara di republik ini yang harus dihormati dan dilindungi sebagaimana disebutkan Pasal 28E UUD 1945 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Depan Umum. Polri bahkan telah pula memiliki Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) 9 Tahun 2008 sebagaimana diganti dengan Perkap No. 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapaytdi Muka Umum (Perkap 7/2012). Tidak boleh ada penghalang-halangan, sweeping, penggembosan, penangkapan sebelum aksi terjadi sebagaimana dilakukan oleh Kepolisian.

Disebutkan pula dalam Pasal 9 Perkap 7/2012, dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah (dalam hal ini Polri) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. memberikan pelayanan secara profesional; b. menjunjung tinggi hak asasi manusia; c. menghargai asas legalitas; d. menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan e. menyelenggarakan pengamanan. Pasal 28 Perkap ini juga menyebutkan bahwa dalam menerapkan upaya paksa harus dihindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif, misalnya: a. tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, misalnya mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan kasar dengan menganiaya atau memukul; b. keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan; c. tidak patuh dan taat kepada perintah kepala satuan 

lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya; d. tindakan aparat yang melampaui kewenangannya; e. tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM; f. melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Dalam penggunaan kekuatan Kepolisian juga harus proporsional sebagaimana disebutkan dalam Perkap 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa. Kepolisian tidak boleh langsung membubarkan pengunjuk rasa tanpa alasan yang jelas dengan gas air mata karena penggunaan kekuatan Kepolisian harus disesuaikan dengan tingkat dan eskalasi ancaman sebagaimana dimaksud dalam Perkap 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Pasal 11 telah jelas disebutkan bahwa setiap anggota Polri dilarang menangkap dan menahan secara sewenang-wenang, menyiksa tahanan atau orang yang disangka terlibat kejahatan, dan menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x