Menanti Program Kampanye Pilkada Berbasis Internet

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak kini telah memasuki tahapan masa kampanye dan debat publik, yakni mulai 15 Februari sampai 26 Juni 2018. Masa kampanye dan debat publik menjadi masa untuk para pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah mulai menyosialisasikan program-program termasuk janji-janji yang akan dilakukan apabila menang di Pilkada daerahnya.

Menyikapi perkembangan internet yang ditandai dengan munculnya era ekonomi digital saat ini, maka menarik untuk menantikan konsep program dari para pasangan calon (paslon) terkait hal ini.

Pemanfaatan internet sebagai bagian dari infrastruktur penunjang di era ekonomi digital saat ini ternyata masih belum bisa merata seluruh daerah di Indonesia. Merujuk data dari survei 2017 yang dilansir oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) beberapa waktu lalu, pengguna internet pada tahun 2017 telah mencapai 143.26 juta orang atau 54,68 persen dari total populasi. 

Namun, untuk persebaran tingkat penetrasi pengguna internet berdasarkan wilayah, Pulau Jawa menempati urutan tertinggi sebesar 58,08 persen, disusul Sumatera sebesar 19,09 persen, Kalimantan 7,97 persen, Sulawesi 6,73 persen, Bali-Nusa 5,63 persen, dan Maluku-Papua hanya 2,49 persen.

Dalam orasi ilmiah di Balairung Universitas Indonesia pada awal Februari lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan bahwa dunia sudah memasuki era digital ke arah otomasi yang mengawali revolusi industri 4.0. Model otomasi seperti robot, kecerdasan buatan, dan teknologi keuangan telah mengubah industri di sejumlah negara. 

Perkembangan era digital justru menjadi potensi besar bagi Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, yakni terbesar keempat di dunia saat ini dengan jumlah penduduk sekitar 260 juta jiwa. Sri Mulyani menilai, Indonesia dapat menjadi pemimpin dalam perdagangan daring (online) dan pengembangan ekonomi digital.

Dengan adanya kampanye pilkada serentak yang tengah berlangsung di Indonesia, para paslon kepala daerah mesti memiliki visi dan program menyikapi perkembangan internet termasuk era ekonomi digital yang tengah berkembang. 

Tentu saja, visi dan program tersebut mesti disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Setidaknya ada 2 (dua) hal yang perlu dinanti terkait program pengembangan teknologi internet termasuk ekonomi digital dari para paslon kepala daerah.

 Pertama,program akses internet dan telekomunikasi untuk daerah yang masih belum terjangkau akses tersebut, serta pengenalan terhadap teknologi internet kepada masyarakat. Para paslon kepala daerah perlu memikirkan bagaimana akses internet itu bisa mulai menjangkau daerahnya, termasuk mulai mengenalkan tentang internet dan manfaatnya kepada warga di wilayahnya. 

Dalam hal ini, untuk akses internet, daerah mesti bisa bekerjasama dengan pemerintah pusat, atau tepatnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo).

Untuk pemerataan akses internet merata di Indonesia, Kementerian Kominfo memiliki beberapa program. Program tersebut antara lain: Membangun 5.000-an Base Transceiver Station (BTS) atau perangkat jaringan komunikasi lewat program BTS Universal Service Obligation (USO) sepanjang tahun 2018. Lalu, ada Proyek Palapa Ring yang merupakan proyek pembangunan jaringan kabel serat optik nasional yang akan menjangkau 34 provinsi di Indonesia melalui kabel laut yang mencapai 35.280 kilometer (km) dan kabel di daratan sejauh 21.807 kilometer.