Masa Depan Prodi Keperawatan di Bawah Poltekkes

Jauh sebelum Poltekkes berdiri berdasar SK Menteri Kesehatan melalui SK Menkes-Kessos No.298/Menkes-Kessos/SK/IV/2001, pada tahun 2001, jenjang pendidikan kesehatan secara umum dan keperawatan khususnya, banyak diminati masyarakat. 

Dalam perjalanannya, Akademi Keperawatan yang lebih dikenal dengan Akper, menghadapi berbagai tantangan berat. Akper berdiri sejak awal tahun 80-an ternyata tidak lagi seperti harapan banyak kalangan.

Selama 40 tahun perjalan karirnya, Akper, hanya berganti 'wajah' menjadi Poltekkes. Saya mengamati dari luar pagar. Kebijakan perubahan kelembagaan dari Akper menjadi Poltkkes bukan berarti tanpa pertentangan. Bahkan, orang-orang dalam Akper sendiri tidak sedikit yang kontra.

Mengapa?

Sebagai bagian dari kehidupan demokrasi, Akper yang mendominasi porsi dalam Poltkkes tidak merasa mendapatkan perlakuan yang 'fair'. Misalnya dalam keanggotaan Senat. Seharusnya, prinsip demokrasi berlaku. 

Keberadaan Prodi Keperawatan yang mendominasi Poltekkes nyatanya diperlakukan 'sama', atas azas sama rasa sama rata. Akibatnya, Akper tidak berkembang. Dalam satu Poltkkes, kadang terdapat 10 Prodi Keperawatan, dan Prodi lainnya masing-masing hanya 1. 

Sayangnya, anggota Senat yang mewakili Keperawatan hanya 1 orang. Prodi lain yang jumlahnya minimalis, ironisnya sama dengan Prodi Keperawatan. Hal inilah, meski tidak menyeruak gaungnya, tetapi kami bisa merasakan. Bapak ibu dosen keperawatan sewot.

Maksud pemerintah, bagus. Yakni semua diperlakukan sama. Namun kenyataanya idak demikian. Justru berakibat pada kerdilnya potensi yang dimiliki oleh jurusan tertentu. 

Setuju atau tidak, kebutuhan perawat di RS, klinik, Puskesmas dan lain-lain, jauh lebih besar dari pada profesi kesehatan lain. Dari perbedaan ini nyata, jika masalah anggaran disamakan, tentu saja beda hasilya. 

Demikian pula soal --soal 'kecil' lainnya yang hanya orang Poltkkes yang tahu. Poltkkes yang mayoritas dipimpin oleh profesi lain sementara keperawatan mendominasi, bisa berdampak kurang baik dalam banyak hal terkait rofessional development program.

Inilah beberapa hambatan yang dialami oleh bapak-bapak dan ibu-ibu dosen di Poltekkes Prodi Keperawata. Sayangnya mereka tidak 'berani' atau 'mampu' bersuara. Maklum, karena birokrasinya yang menghendaki demikian.