Indonesia dalam kurun waktu 30 tahun terakhir telah jatuh bangun dalam menghadapi stabilitas keuangan. Pada 1998, rakyat Indonesia kocar kacir dengan harga barang yang meroket akibat dari inflasi yang mencapai 77% dan nilai tukar rupiah turun terhadap dollar US hingga 16.000 serta problematika likuiditas perbankan pada saat itu.
Tahun 2008, timbulnya krisis Suprime Mortgage di Amerika Serikat (AS) dikarenakan kredit perumahan yang diberikan pada debitur-debitur mempunyai portofolio yang buruk berimbas pada negara lain termasuk Indonesia dan mengacaukan stabilitas keuangan. Beruntung, Indonesia sudah belajar dari krisis 1998.
Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan.
Dengan menjaga Stabilitas Sistem Keuangan (SSK), maka inflasi serta berbagai krisis keuangan lainnya dapat diminilasir. Untuk menjaga kestabilan keuangan tersebut maka pemerintah serta berbagai lembaga keuangan seperti Bank Indonesia yang berkewajiban, seluruh masyarakat pun mempunyai andil. Karena ketika ketidakstabilan sistem keuangan itu benar-benar terjadi, masyarakatlah yang benar-benar terkena dampaknya.
Stabilitas sistem keuangan yaitu sistem keuangan yang berskala nasional dan berfungsi dengan efektif dan efisien serta bisa bertahan terhadap gangguan dari dalam atau luar maka alokasi sumber dana dan pembiayaan dapat andil pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.
Dalam Menjaga SSK, Bank Indonesia (BI) mempunyai peranan penting sebagai bank sentral dengan menjaga stabilitas moneter serta stabilitas keuangan (perbankan dan sistem pembayaran). Kedua stabilitas ini tidak bisa terpisah karena apabila mereka dipisah akan bisa menimbulkan kerugian untuk negara dan masyarakat. Maka dari itu Bank Indonesia tetap bertugas dan bertanggung jawab terhadap stabilitas keuangan.
Bank Indonesia mempunyai lima peran utama dalam stabilitas keuangan, mencakup kebijakan dan instrumennya.
- Bertugas untuk menjaga stabiltas moneter diantaranya melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka serta BI dituntut mampu menetapkan kebijakan moneter dengan tepat dan berimbang. Kebijakan ini disebut dengan inflation targeting framework.
- Memiliki peran vital dengan menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, terutama pada perbankan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Untuk stabilitas yang berkala, Bank Indonesia menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia dan implementasi Basel II
- Memiliki wewenang untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. BI menerapkan sistem pembayaran yang bersifat real time atau dikenal juga dengan RTGS (Real Time Gross Settlement) yang dapat meningkatkan kemananan dan kecepatan sistem pembayaran.
- Dengan fungsinya sebagai riset dan pemantauan. BI dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai menganggu dan mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantau secara macroprudential. Yang mana hasil riset ini jadi bahan rekomendasi untuk otoritas keuangan yang terkait guna meredam gangguan pada sektor keuangan dengan tepat.
- Memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan dengan fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort (LoLR). Kegunaann LoLR mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan dan mencakup penyedian likuiditas pada kondisi normal dan krisis. Fungsi ini hanaya diberikan untuk bank yang menghadapi masalah likuiditas dan memicu krisis bersifat sistemik. Pada kondisi normal LoLR diterapkan pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas temporer dengan kemampuan untuk membayar kembali. Bank Indonesia juga harus mempertimbangkan resiko sistemik dan persyaratan yang ketat harus diterapkan dalam penyediaaan likuiditas tersebut.
Menjalankan dan menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia tidak bertugas sendiri saja. BI bekerja sama dengan otoritas-otoritas keuangan lainnya. Pembentukan Forum SSK ada Bank Indonesia sebagai bak sentral, otiritas pengawsan keuangan, dan pemerintah yang didukung oleh kekuatan hukum.
Bagaimana dengan Kebijakan Makroprudensial
