Judicial Review, Benteng Terakhir Mahkamah Konstitusi

      Seringkali kita mendengar istilah judicial review atau kita kenal pengujian undang-undang. Tata pelaksanaan tahapan perkara judicial review tidaklah mudah melalui berbagai proses dari pengajuan permohonan, pemeriksaan kelengkapan, perbaikan permohonan, registrasi, penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan sidang pertama, dst. 

Melalui proses inilah kita melihat tafsiran hakim berdasarkan yurisprudensi dan pengamatan sembilan hakim konstitusi. 

Terhadap perkara yang berakhir kepada sidang pengucapan putusan yang merupakan tahap akhir oleh minimal tujuh hakim Mahkamah Konstitusi adalah gerbang menuju dikeluarkannya hasil putusan terhadap access to justice terhadap rasa keadilan rakyat. 

Secara jelas berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No 24 Tahun 2003, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UU diatasnya yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini perlu diperhatikan secara substansial karena kewenangan Mahkamah Konstitusi hadir untuk memberi ruang terbuka bagi siapapun yang hendak berseberangan dengan legislator rakyat yang dianggap tidak memihak kepada kepentingan rakyat secara luas. Maka dari itu, hak konstitusional setiap rakyat Indonesia direpresentasikan secara langsung melalui Mahkamah Konstitusi.

       Pada dasarnya, pemohon judicial review adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang tertuang di Pasal 51 ayat 1 UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi  terdiri dari  perorangan, kesatuan masyarakat  hukum adat, badan hukum publik atau privat, dan lembaga negara. 

Namun, dalam konteks berbangsa dan bernegara optimalisasi judicial review belum menemui jalan yang benar. Seringkali, kita melihat kondisi permohonan sampai kepada tahap perbaikan permohonan gagal ditengah jalan atau menemui jalan buntu dan bahkan muncul gugatan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO) akibat gugatan tidak memiliki dasar hukum yang kuat,dsb. 

Peran Mahkamah Konstitusi seharusnya hadir lebih substantif guna menyuarakan cara melakukan judicial review secara yuridis dalam tata kelola beracara di pengadilan baik itu secara teoritis dan praktis sehingga bukan dari banyaknya pemohon, tetapi konkritnya hasil dari sebuah judicial review yang akan diajukan. 

Meskipun sosialiasasi tematik, pekan konstitusi, temu muka dengan publik secara hand in hand sudah masif, tetapi praktek di lapangan masih ditemukan banyak sekali kasus kurangnya informasi terhadap penyelenggaraan berbangsa dan bernegara dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi.

The Guardian of Constitution

       Jargon ini menjadi milik sepenuhnya Mahkamah Konstitusi dalam mengawal perkembangan hukum tata negara yang bersifat final dan  mengikat (verbindende kracht). 

Dalam Jurnal Mahkamah Konstitusi hal 91-92 dijelaskan bahwasanya ada dua proses yang dimaknai secara positif yaitu mendorong terjadinya proses politik dan mengakhiri sebuah sengketa hukum.