Ada petuah bijak yang mengatakan, jangan membersihkan lantai dengan menggunakan sapu kotor. Entah siapa yang pertama kali mencetuskan pemikiran tersebut, tapi kebenaran kalimat itu sepertinya tak perlu diragukan. Lantai tidak akan pernah bersih, selama sapu yang kita gunakan itu kotor.
Pembaca yang budiman. Kali ini kita tidak akan bicara mengenai tips dan trik membersihkan rumah. Akan tetapi, kita akan berbicara mengenai perpolitikan nasional.
Banyak yang bilang, politik itu kotor. Tidak percaya? Tengok saja berapa banyak politikus yang ditangkapi karena laku buruknya. Mulai dari korupsi, sampai perbuatan tidak terpuji.Â
Pemikiran bahwa politik itu kotor semakin menemukan pijakannya ketika kita menyaksikan sendiri bagaimana para politisi menggunakan berbagai cara demi meraih kekuasaan.
Kendati demikian, politik tidaklah jahat. Lewat sikap politik lah bangsa kita ini merdeka. Lewat keputusan politik lah kita bisa menikmati jaminan sosial, kesehatan, atau ketenagakerjaan. Oleh karena itu, politik tidak bisa begitu saja dikesampingkan lantaran kotor. Yang bisa dilakukan adalah membersihkan politik dari para politisi kotor.
Di sinilah kita menemukan relevansi dengan kalimat bijak yang membuka tulisan ini. Bahwa kita tidak bisa membersihkan lantai dengan sapu kotor. Butuh politisi bersih untuk membersihkan perpolitikan kita. Dibutuhkan para politikus atau calon politikus yang punya rekam jejak jelas serta tidak punya rapor merah.
Ikhtiar untuk menuju politik bersih itu sudah dimulai oleh partai-partai politik nasional. Baru-baru ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan daftar calon anggota legislatif (caleg) yang akan dipilih pada Pemilihan Umum, 17 April 2019 nanti.
Dari 16 partai politik peserta Pemilu 2019 ini, ternyata hanya dua yang bersih dari caleg eks koruptor. Mereka adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Nasdem. Sumber
PSI bisa dimaklumi sebagai sebuah partai baru, yang mungkin ingin mencitrakan diri bersih dari korupsi. Sedangkan Nasdem, sebagai partai yang sudah pernah mengikuti Pemilu, memang tercatat punya komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi.
Itu bisa terlihat dari sikap partai yang tidak pernah memberikan bantuan hukum pada kader atau pengurus yang diduga terlibat korupsi. Bahkan ketika kadernya masih berstatus tersangka, partai Nasdem sudah memberikan opsi bagi kadernya. Keluar atau dipecat. Padahal bila mengacu pada sistem hukum kita, seorang tersangka bisa saja tidak bersalah. Kita pun mengenal sistem asas praduga tak bersalah. Tapi tidak demikian bagi Partai Nasdem. Ketika kader menjadi tersangka, maka nasib mereka sudah pasti ada di luar partai. Sumber
Memang tidak mudah untuk percaya pada politik dan politikus. Oleh karena itu kita hanya bisa mengapresiasi bila mereka berkomitmen untuk bersih dari korupsi. Dan semoga saja waktu yang bisa membuktikan, siapa yang benar-benar bisa menciptakan politik bersih.
