Hijrah, Yuk!

Pada tahun 2019 pertama kalinya diadakan pemilu presiden dan anggota legislatif dilakukan secara serentak. Dalam memilih caleg sudah seharusnya kita memilih calon yang sesuai hati kita, tetapi dalam mengambil keputusan memilih caleg kita harus melihat dari partai mana caleg itu berasal, dan kita juga harus melihat background dari caleg tersebut, apakah caleg tersebut bersih dari korupsi atau merupakan caleg eks koruptor.

Sering bertanya-tanya sendiri, sebenarnya partai-partai yang ada di Indonesia itu peduli terhadap rakyat Indonesia atau tidak? Mereka tau dan pasti sadar kalau perbuatan korupsi secara tidak langsung sangat merugikan masyarakat, tetapi kenapa dari 16 partai politik hanya 2 partai politik saja yang berani melawan arus.  

Pertanggal 19 Februari 2019 jumlah caleg eks koruptor bertambah 32 caleg, sehingga total caleg eks koruptor untuk pemilu anggota legislatif menjadi 81 orang. Dari 16 partai politik yang menjadi peserta pemilu hanya NasDem dan PSI yang calegnya bersih dari eks koruptor. Sangat disayangkan bagi partai yang masih mencalonkan caleg-caleg eks koruptor yang seharusnya mereka tidak diberi kesempatan lagi untuk menjadi anggota legislatif walaupun mereka sudah diberi hukuman. 

Bukan permasalahan berapa besar jumlah korupsi yang mereka lakukan, tetapi perbuatan korupsi lah yang menjadi permasalahan. Dari 14 partai politik yang mencalonkan caleg eks koruptor, Hanura duduk diposisi paling atas sebagai partai politik yang yang mencalonkan 11 orang caleg eks koruptor kemudian diikuti oleh Golkar dan Demokrat masing-masing 10 orang caleg eks koruptor.

Sudah saatnya Negara Indonesia berubah kearah yang lebih positif, stop korupsi jangan pilih caleg yang eks koruptor. Seperti yang dikatakan oleh Febri Diansyah selaku juru bicara KPK "Kalau hanya memilih berdasarkan uang yang diberikan, maka artinya pemilih juga berkontribusi untuk tidak mewujudkan Indonesia lebih baik ke depan. 

Jadi kita perlu hati-hati memilih, dan pilihlah orang yang punya rekam jejak dan tidak terkait korupsi" dengan kalian memilih caleg eks koruptor tersebut hanya dengan bayaran beberapa ratus ribu saja berarti caleg tersebut membeli suara kalian dengan harga beberapa ratus ribu tersebut, murah sekali harga diri kalian hanya dengan beberapa ratus ribu saja sudah bisa dibeli. Lebih baik berjuang melawan arus daripada kita hanyut. NasDem hadir menjawab permasalahan yang ada saat ini, NasDem berani mencalonkan caleg non eks koruptor. Dengan program mereka yaitu politik tanpa mahar membuat kemungkinan caleg mereka untuk korupsi menjadi sangat kecil.

Jokowi ingin gerakan antikorupsi menjadi sebuah gerakan bangsa yang dilakukan institusi negara, civil society dan masyarakat luas. Hal itu merupakan upaya membangun Indonesia maju yang produktif, inovatif dan efisien.