Memang benar tidak ada larangan, akan tetapi praktik ini tidak sehat. Praktik balas jasa adalah salah satu sumber masalah dari betapa salah urusnya negeri ini. Parahnya lagi, kita dipaksa untuk percaya sama penguasa.
Saya mengamati sebenarnya Pemerintah sudah menangkap gelagat kepercayaan publik yang terus menurun. Ini dibuktikan dengan semakin masifnya pergerakan para pendengung (buzzer) pro Pemerintah di media sosial.
Setiap ada kebijakan Pemerintah, para influencer dan buzzer dengan cepat dan masif mempromosikannya. Perhatikanlah media sosial kita. Hampir setiap saat timeline dan trending topic di media sosial dihiasi dengan dukungan terhadap Pemerintah, meskipun Pemerintah membuat kebijakan yang keliru.
Saya sering bertanya-tanya, mengapa penguasa yang punya kapasitas dan kekuasaan yang besar masih menggunakan jasa buzzer dan influencer?. Barangkali Pemerintah mau repot- repot dan menggelontorkan uang untuk buzzer atau influencer untuk mempengaruhi publik, karena sudah tidak punya pengaruh (kepemimpinan) lagi.
Diskursus yang kerap kali terjadi, khususnya di media sosial, selalu pertarungan untuk mempengaruhi sebanyak mungkin orang tetap percaya kepada Pemerintah. Kalau kita tidak percaya atau kontra, apa yang terjadi?. Mudah menebaknya. Kalau anda punya pengikut banyak, mungkin akun media sosial anda diretas. Tetapi kalaupun tidak, anda pasti diberi label kadrun, kaum intoleran ataupun SJW. Â
Bisa jadi yang melakukan itu bukan dari Istana. Tetapi saya melihat ada pembiaran dari pihak Istana. Kalau pendukung Jokowi terus memberikan stigma kepada orang yang kritis, bukankah citra Jokowi juga buruk?. Saya pikir Pemerintah tidak patut berdiam diri. Karena, polarisasi akibat stigmatisasi masih terasa dan semakin memburuk.
Harus diingat juga memberikan stigma ataupun membungkam suara kritis tidak akan mengembalikan kepercayaan publik kepada Pemerintah. Kita bisa melihat dan mendengar betapa frustasinya Pemerintah. Saking frustasinya Pemerintah karena menurunnya kepercayaan publik, mungkin puncaknya adalah pernyataan Johnny G Plate beberapa waktu yang lalu dalam acara Mata Najwa. Dari pernyataannya itu tersirat makna sumber kebenaran informasi harus dari Pemerintah. Apakah Pemerintah berniat untuk memonopoli sumber kebenaran?.
Menjadi pemimpin apalagi sekelas Presiden memang tidak mudah. Sebagai negara Pancasila dan menjunjung demokrasi, merawat perbedaan itu mutlak diperlukan. Para pemimpin dan kita semua perlu merenungkan perkataan filsuf asal Prancis, yaitu Voltaire. Dalam hal kebebasan sipil, khususnya berpendapat, Voltaire mengatakan; saya tidak setuju dengan apa yang kamu katakan, tapi saya akan membela sampai mati hak kamu untuk mengatakan itu.
Sejatinya kita tidak perlu tips dan trik bagaimana caranya merawat perbedaan. Ya, kita sudah punya panduannya, yaitu Pancasila. Tapi sayang sekali, kita hanya sebatas menghapal Pancasila tetapi kurang menghidupinya.
Salain itu, menurut saya yang tidak kalah pentingnya Jokowi-Ma’ruf perlu memulihkan kepercayaan publik. Itu kunci untuk menjalankan pemerintahan yang baik selama empat tahun kedepan. Tentu saja, itu tidak mudah. Kepercayaan tidak bisa dibuat atau dibentuk tetapi harus dibangun. Memulihkan kepercayaan publik juga tidak bisa dengan kata- kata ataupun memanipulasi suara publik.
Kepercayaan hanya akan pulih bila pemimpin memperbaiki integritasnya dan bersikap negarawan. Apakah Jokowi-Ma’ruf bisa?.
