Mohon tunggu...
Rianto Harpendi
Rianto Harpendi Mohon Tunggu... Insinyur - Universe

Dum spiro, spero

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Catatan Setahun Jokowi-Ma'ruf: Menurunnya Kebebasan Sipil dan Kepercayaan Publik

25 Oktober 2020   18:43 Diperbarui: 25 Oktober 2020   21:18 101
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin. Sumber: KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG

Secara khusus, saya melihat penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja adalah cerminan betapa kecewanya sebagian besar rakyat terhadap kinerja Pemerintah dan DPR. Kekecewaan demi kekecewaan terakumulasi dan termanifestasi lewat demonstrasi.

Saya rasa sangat wajar bila rakyat kecewa dan marah. Pemerintah dan DPR bukan hanya tidak mendengar aspirasi rakyat tetapi juga hanya mementingkan dirinya sendiri. Kita patut curiga mengapa Pemerintah dan DPR begitu antusias membahas dan mengesahkan Omnibus Law Cipta Kerja tetapi tidak serius menangani pandemi Covid-19.

Sampai hari ini penanganan pandemi Covid-19 masih amburadul dan tak jelas. Sebaliknya, Pemerintah malah menjadikan vaksin sebagai candu untuk meninabobokan kesadaran rakyat. Sehingga rakyat bisa melupakan kegagalan Pemerintah.

Omnibus Law Cipta Kerja adalah produk cacat. Mulai dari prosedurnya yang tidak transparan, minim partisipasi publik, naskah akademik yang masih misterius, jumlah halaman yang berubah- ubah hingga dugaan pesanan revisi dari Istana. Sudah cacat, Pemerintah dan DPR malah ngotot pula mengesahkan Omnibus Law Cipta Kerja. Segala cara dipakai mulai dari dengungan di media sosial hingga mendekati kelompok yang kontra, seperti mengirim utusan ke NU, MUI, dan Muhammadiyah.

Celakanya, bukannya memberikan kesempatan untuk berdialog atau berdiskusi, Pemerintah dan DPR malah menuduh rakyat keliru tentang Omnibus Law Cipta Kerja karena termakan berita hoaks. Pemerintah berdalih kerusuhan menolak Omnibus Law Cipta Kerja karena ada penumpang gelap. Pemerintah menutup telinganya dengan berbagai alasan.

Krisis Kepercayaan

Kekecewaan rakyat terhadap penguasa adalah puncak dari ketidakpercayaan. Kepercayaan rakyat kepada Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf sudah mengalami degradasi.

Menurunnya kepercayaan rakyat terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf terlihat pada hasil terbaru survei Litbang Kompas. Survei Litbang Kompas dalam setahun Jokowi-Ma'ruf menunjukkan sebanyak 52,5 persen tak puas dan hanya 45,2 persen yang menyatakan puas. Ketidakpuasan muncul pasti karena rasa kecewa. Dari kekecewaan timbul rasa tidak percaya.

Pemimpin yang tidak lagi dipercaya adalah persoalan yang sangat serius. Kepercayaan adalah modal penting bagi seorang pemimpin. Konsekuensi dari menurunnya kepercayaan terhadap pemimpin sangat besar. Apapun yang diucapkan atau yang dilakukan pemimpin pasti sulit diterima apalagi diikuti.

Membangun kepercayaan tidak mudah, apalagi memulihkannya. Dalam pengamatan saya, menurunnya kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Jokowi bermula dari dugaan membangun dinasti politik, yaitu majunya anak dan menantu Jokowi dalam Pilkada. Ini diperburuk dengan kebijakan yang tidak mau menunda Pilkada.

Tersanderanya Jokowi oleh kepentingan orang sekitarnya turut mempengaruhi menurunnya kepercayaan publik. Praktik balas jasa adalah salah satunya. Misalnya, baru- baru ini salah satu tim sukses Jokowi-Ma’ruf, yaitu Ulin Yusron diangkat menjadi Komisaris Independen PT Pengembangan Pariwisata Indonesia.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun