Bisa jadi, Ahok juga adalah senjata Jokowi untuk memberantas mafia migas. Mungkin Jokowi sadar bahwa ia tidak bisa leluasa karena tersandera oleh kepentingan orang- orang yang mendukungnya. Bisa jadi, Jokowi menyadari bahwa dilingkarannya ada mafia migas itu sendiri. Oleh karena itu, Jokowi dan Erick Thohir membutuhkan sosok yang tidak mau kompromi dan blak- blakan seperti Ahok.
Benar saja. Tak lama setelah dilantik, Ahok muncul di permukaan dengan ciri khasnya. Dia menceritakan sisi gelap kementerian BUMN dan Pertamina melalui platform Youtube. Seperti biasa, sebagai pejabat, Ahok buruk dalam komunikasi publik. Apa yang keluar dari mulutnya menimbulkan kegaduhan.
Kebobrokan tata kelola di Kementerian BUMN dan Pertamina sudah sangat akut, sehingga Ahok memberikan usul untuk membubarkan Kementerian BUMN dan membentuk Super Holding. Menurutnya, dengan cara itu orang yang menjabat di perusahaan pelat merah bersih dari orang- orang titipan dan partisan.
Ahok memang harus dikritik, karena cara komunikasinya yang tidak etis sebagai bagian dari Pertamina. Alangkah baiknya bila Ahok menyampaikankan uneg- unegnya secara internal melalui Komisaris dan Direksi Pertamina. Atau apakah Ahok sudah mencobanya tetapi menemui jalan buntu?. Atau apakah Ahok merasa tidak perlu dan tidak ada gunanya menyampaikannya ke internal Pertamina dan BUMN, karena ia menduga ada oknum internal yang juga terlibat?.
Sulit untuk meragukan transparansi dan konsistensi seorang Ahok. Apakah Ahok menceritakan kejelekan Pertamina dan Kementerian BUMN untuk menunjukkan sisi kepahlawanannya?. Mungkin saja. Tetapi, Ahok punya hak untuk berbicara, apalagi membuka selubung dalam tubuh Kementerian BUMN dan Pertamina.
Setelah semua pernyataannya di media sosial tentang Pertamina dan kementerian BUMN, ada satu pernyataan dari Ahok yang tidak pantas diucapkan olehnya sebagai pejabat publik. Keluarnya istilah kadrun atau kadal gurun dari mulut Ahok adalah kekeliruan yang sangat serius.
Ucapannya itu tidak hanya kontroversi tetapi memalukan. Apakah Ahok lupa bahwa polarisasi dan perpecahan yang masih ada ditengah masyarakat karena pilihan politik semakin subur karena stigmatisasi?. Saat ini nasionalisme bangsa sangat sempit dan diukur dengan cap kadrun, SJW, cebong dan kampret.
Ahok telah membuat dirinya sekelas Denny Siregar yang menyebut ada taliban di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ahok lupa bahwa impiannya masuk politik untuk mewujudkan keadilan sosial, tidak mungkin dan tidak ada artinya tanpa adanya persatuan bangsa. Ahok tidak menyadari bahwa ia adalah pejabat publik bagi seluruh rakyat Indonesia bukan pejabat untuk kelompok yang antikadrun.
Sekarang ini kita benar- benar telah kehilangan Pancasila sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Ada yang menuduh kelompok intoleran (kadrun) yang merusak Indonesia, padahal mereka yang mengaku pancasilais pun turut merobek keberagaman Indonesia. Kelompok yang anti Jokowi sama buruknya dengan kelompok pendukung fanatik Jokowi.
Namun, bagaimanapun juga mereka semua adalah bagian dari Indonesia. Ini yang tidak disadari dan diterima oleh mereka. Sampai sekarang belum ada pemimpin kita yang mau mendamaikan mereka dalam bingkai persatuan Indonesia. Malah sebaliknya, pemimpin kita membiarkan mereka saling caki maki dan menghina di media sosial.
Ahok mestinya menyadari bahwa memberikan stigma kadrun kepada orang yang membencinya atau kelompok intoleran (istilah kadrun memang disematkan untuk itu) sama saja memadamkan api dengan bensin. Tidak menyelesaikan masalah, malah semakin membesarkan api yang membakar rumah Indonesia.Â
