Salah satu hal yang menunjukkan kualitas kepemimpinan adalah integritas. Artinya, tindakan konsisten dengan ucapan. Dalam matematika, satu ditambah satu, dalam bilangan persepuluhan, sama dengan dua. Hari ini, besok atau kapanpun akan tetap seperti itu. Konsisten dan konsekuen.
Tetapi, prinsip konsisten dan konsekuen tidak berlaku bagi politisi. Hari ini satu ditambah satu sama dengan dua, besok belum tentu dua. Tergantung arah anginnya kemana. Karena, seni berpolitik adalah kompromi. Keahlian itu memang harus dimiliki setiap politisi kalau ia ingin survive di dunia politik.
Makanya, kita jangan kaget melihat perubahan sikap politisi. Ucapannya tidak bisa dipercaya. Karena, natur politisi memang miskin integritas.
Belum lama ini, Presiden Jokowi mengejutkan kita dengan mengatakan bahwa fokus pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 adalah kesehatan. Jokowi mengatakan kesehatan harus baik agar ekonomi kembali membaik.
Meskipun terlambat, pernyataan Jokowi patut diapresiasi dan diberi kesempatan agar pandemi Covid-19 bisa dikendalikan dengan baik.
Entah berkaitan atau tidak, tak lama kemudian Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membuat keputusan untuk kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta mulai 14 September 2020, atau hari ini.
Kebijakan ini diambil Anies Baswedan untuk menekan penyebaran virus korona di Jakarta, sehingga angka kematian setelah terinfeksi Covid-19 bisa ditekan. Seperti biasa, keputusan tersebut ditentang oleh pembantu Jokowi. Airlangga Hartarto menolak kebijakan Anies Baswedan karena kuatir akan melumpuhkan roda perekonomian.
Alasan Airlangga Hartarto diperkuat dengan jatuhnya Indek Harga Saham Gabungan (IHSG), tidak lama setelah Anies Baswedan mengumumkan rencana akan kembali menerapkan PSBB di Jakarta.
Kita pasti jengah melihat tindak tanduk para pemimpin yang demikian. Komunikasi dan koordinasi pusat dan daerah sangat buruk. Mereka tidak sehati menangani pandemi Covid-19. Parahnya lagi, politisi dan buzzer, baik yang pro Jokowi dan pro Anies, berantem dan mengaitkannya dengan politik dan kekuasaan. Absurd, konyol dan menjengkelkan.
Terlepas ada atau tidaknya motif politik dibalik keputusan Anies Baswedan, kita hanya menginginkan para pemimpin baik pusat dan daerah, bisa bersinergi menangani pandemi dengan cepat dan tepat.
Angka kematian setelah terinfeksi Covid-19 di Indonesia sudah sangat tinggi. Tenaga kesehatan sudah banyak yang berguguran. Kapasitas rumah sakit dikuatirkan akan semakin terbatas. Belum ada tanda- tanda pandemi terkendali dengan baik.
