Reformasi Birokrasi, Fakta dan Prediksi

Christopher Pollitt and Geert Bouckaert dalam Public Management Reform: A Comparative Analysis---New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State (2011) mendefinisikan reformasi birokrasi, atau public management reform, sebagai perubahan yang disengaja terhadap struktur dan proses pada organisasi sektor publik dengan tujuan untuk menjadikannya dapat bekerja lebih baik

Reformasi pemerintahan atau birokrasi merupakan agenda yang berkelanjutan, namun dengan agenda yang berlainan. 

Pada tahun 1950 dan 1960an reformasi birokrasi mempunyai agenda perbaikan teknis daripada sebuah isu ekonomi dan politik. Bentuknya adalah penyempurnaan prosedur-prosedur, seperti yang dilakukan oleh Amerika, Inggris, dan Prancis.

Pada tahun 1970an terjadi krisis ekonomi, terutama akibat perang Arab -- Israel dengan dampak kenaikan harga minyak. 

Agenda reformasi birokrasi adalah bagaimana Pemerintah dapat merespon krisis dengan mengembangkan kebijakan-kebijakan yang dengan efektif memulihkan kondisi ekonomi yang terdera krisis internasional. 

Fokus reformasi adalah peningkatan kapasitas kebijakan dari birokrasi, terutama dalam mendukung pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya.

Pada tahun 1980an di Inggris muncul Perdana Menteri Margareth Thatcher yang melalukan privatisasi secara massif dan intensif, terutama pada perusahaan-perusahaan negara dan pelayanan-pelayanan publik dasar. 

Reformasi birokrasi bermakna memotong pekerjaan-pekerjaan birokrasi yang tidak efisien dan boros. Privatisasi pelayanan publik dan pemangkasan menjadi agenda utama reformasi birokrasi. 

Bahkan, reformasi birokrasi juga bermakna privatisasi birokrasi dalam arti birokrasi perlu dikelola sebagaimana halnya perusahaan swasta, termasuk di dalamnya masuknya pelaku-pelaku swasta untuk memimpin birokrasi pemerintahan secara sangat leluasa.

Pada tahun 1990an agenda reformasi birokrasi berkembang ke arah Pemerintahan yang bertanggung-jawab dengan dimasukkannya prinsip tata kelola yang baik atau good governance sebagai nilai inti dari birokrasi. 

Pada tahun 2000an agenda reformasi birokrasi mengarah kepada pemanfaatan penyelenggaraan pemerintahan, dan pada sejumlah negara dikenal praktek e-government.