Mohon tunggu...
Ria Ashrifarrija
Ria Ashrifarrija Mohon Tunggu... Mahasiswi

Everything is bigger than you thought

Selanjutnya

Tutup

Hukum Artikel Utama

Kontradiksi Omnibus Law dalam Hukum dan Bernegara

6 Februari 2020   22:43 Diperbarui: 20 Februari 2020   13:35 646 4 1 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Kontradiksi Omnibus Law dalam Hukum dan Bernegara
Aksi buruh. Foto diambil dari KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

“Apakah tidak sebaiknya pemerintah menggandeng pekerja, pemerhati lingkungan, pakar bidang, dan tokoh-tokoh penting lainnya untuk ikut bertukar gagasan, menanyakan sebuah peraturan harusnya seperti apa, kemudian merumuskannya demi kemaslahatan bersama, persis saat masa menjelang kemerdekaan dahulu? Tanpa ada pandangan negatif, tanpa formalitas semata, yang mengakibatkan tak bisa diselesaikannya sebuah permasalahan?"

***

Sekitar abad ke-19, sebuah peraturan diciptakan untuk menangani perselisihan antara 2 rel kereta api yang melintas, beriringan di satu jalur.

Karena sukar menemui kesepakatan, baik secara pribadi atau diatur oleh hukum publik, maka pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan satu peraturan privat untuk menangani masalah tersebut, tanpa harus menciptakan sebuah peraturan kembali atau mengubah aturan yang sebelumya sudah ada. Praktis dan efektif. 

Saat ini, kemungkinan besar masyarakat Indonesia mengenalnya sebagai sesuatu yang baru, yang dibawa pemerintah di era kedua kepemimpinan Joko Widodo, yang sering digaungkan oleh para menteri, tapi tak dapat sambutan cukup hangat dari beberapa (sepertinya sebagian besar) kaum pekerja. 

Omnibus Law di AS, Kanada, dan negara lain, lebih mengenalnya sebagai Omnibus Bill.

Lalu, apakah arti sebenarnya peraturan ini, baik secara harfiah maupun implementasinya, sebelum kita berlempar pendapat di dalam pikiran kita ?

Jika melihat aspek kebahasaan, omnibus berasal dari Bahasa Latin yang artinya "untuk semuanya".

Sedangkan secara konteks, omnibus law adalah sebuah peraturan yang dibuat untuk meringkas peraturan yang sebelumnya telah dibuat ataupun untuk mengubah peraturan yang telah dibuat, namun dengan tidak mengubahnya secara keseluruhan. 

Negara dengan sistem hukum Common Law adalah pengguna utama peraturan omnibus. Dapat dimengerti, karena perkataan hakim adalah ketentuan di negara tersebut.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x