Mohon tunggu...
Ria Wulandari
Ria Wulandari Mohon Tunggu... Jurnalis - Social Media and Reporter Online at Kompas.com

Education is not learning of facts, but the training of the mind to think. - Albert Einstein

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Jatah Menteri untuk Gerindra atau Demokrat?

9 Oktober 2019   22:38 Diperbarui: 9 Oktober 2019   22:43 143
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Twitter : @setkabgoid

Bagaimana ini bisa terjadi mengingat hubungan pak SBY dan ibu Mega yang sempat dingin, pernah menjadi rival politik, belum lagi jejak digital terkait saling sindir pembangunan infrastruktur.

Kita semua mengakui bahwa AHY muda dan pendidikannya sangat bagus, tapi untuk berpolitik tidak seperti Jokowi yang merintis karir politik dari bawah seperti pak Jokowi memulai dari walikota. AHY pernah menjadi kandidat calon Gubernur DKI Jakarta tahun 2016 sayangnya beliau kalah.

Kini beliau menjadi Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) dan Aktif di yayasan pendidikan Yudhoyono (The Yudhoyono Institute). Jika Bapak Presiden memberikan hak prerogatif kepada AHY semoga bisa memperbaiki hubungan SBY dan bu Mega. Serta menjalankan amanat sebagai menteri dengan sebaik baiknya.

Partai Gerindra

Twitter : @setkabgoid
Twitter : @setkabgoid

 Kita tentu masih ingat saat Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto bertemu dengan Joko Widodo di stasiun MRT, serta pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno putri di kediaman beliau di Jalan Teunku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.  

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menyebut partainya terbuka untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan pada periode kedu pemerintahan Joko Widodo.

Menurut Ferry, bergabungnya Gerindra dalam koalisi pendukung pemerintahan Jokowi semuanya tergantung pada mantan Gubernur DKI Jakarta itu. 

Sebab, semuanya harus atas persetujuan Jokowi apakah memang Gerindra dibutuhkan mengawal pemerintahan dari dalam atau tidak.
"Itu juga sangat tergantung dari apakah Pak Jokowi sebagai presiden merasa bahwa beliau perlu untuk mengajak partai-partai di luar koalisinya, atau sejauh mana Pak Jokowi sebagai presiden kemudian bisa mau menyelesaikan masalah bersama sama."

Oleh karena itu Gerindra maupun Prabowo menolak keras jika pertemuan yang dilakukan Prabowo-Jokowi maupun Prabowo-Mega disangkutkan dengan jatah kursi menteri yang mungkin akan didapatkan oleh partainya.

"Soal kursi soal menteri itu hak prerogatif. Jadi menurut saya harus dibedakan antara Pak Prabowo memberi masukan terhadap soal-soal yang lebih besar, soal kemandirian soal apa, dengan soal nitip menteri dan sebagainya. Saya rasa enggak," kata Ferry.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun