Beberapa waktu lalu tepatnya tanggal 25-26 Juli 2017, pelajar Indonesia yang bertebaran diseluruh dunia menyelenggarakan sebuah acara akbar yaitu Simposium Internasional Perhimpunan Pelajar Indonesia Se-Dunia (SI PPI Dunia) ke-9, yang dapat dikatakan merupakan sidang permusyawaratan tertinggi PPI Dunia.
Menariknya, muncul beberapa tanggapan baik personal maupun pernyataan resmi organisasi sebagai reaksi terhadap apa yang terjadi selama proses SI PPI Dunia ke-9 tersebut berlangsung. Saya selalu sangat menghargai para pelajar yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk kemajuan organisasi pelajar, walaupun (mungkin) tanpa dukungan finansial. Dalam hal ini, posisi saya adalah netral, tidak berada pada pihak manapun maupun mewakili organisasi PPI manapun, karena memang saya tidak mengikuti SI PPI Dunia ke-9 ini. Namun demikian, sebagai salah satu pelajar Indonesia di luar negeri, saya sekedar menikmati pembelajaran demokrasi atas apa yang sedang berlangsung ditingkat pelajar Indonesia se-dunia.
Adapun pendapat saya terkait pernyataan sikap PPI Belanda dan tanggapan PPI Dunia adalah sebagai berikut:
#1
Kedua informasi, baik dari pihak ppi belanda maupun ppi dunia, berasal dari sumber resmi (website PPI Belanda dan website PPI Dunia) dan tidak ada sanggahan terhadap pernyataan ppi belanda oleh ppi dunia. Sehingga, bagi saya, harus diyakini bahwa kedua informasi tersebut bukanlah fitnah. Hal ini perlu disampaikan mengingat adanya beberapa pihak yang beranggapan bahwa informasi dari salah satu pihak bersifat fitnah.
#2
Sebagai bagian dari pembelajaran organisasi dan demokrasi, kedua belah pihak berani mengungkapkan pernyataannya secara matang. Ini harus diapresiasi.
#3
Harus dimaklumi dan dipahami bahwa keterbatasan yang dimiliki oleh ppi sebagai lembaga non-profit (peserta/perwakilan yang tidak digaji dan tidak difasilitasi layaknya pejabat-pejabat pada umumnya) seringkali menjadi hambatan dalam mengimplementasikan demokrasi seutuhnya. Misal: pertimbangan waktu sewa tempat, ketersediaan waktu peserta, bersamaan kegiatan dengan acara lain, dll. Hal tersebut dapat memaksakan pelaksanaan rapat yang jauh dari ideal dan memerlukan fleksibilitas untuk dapat beradaptasi dengan situasi dengan seminimal mungkin tidak mencederai kesepakatan yang tertuang dalam AD/ART maupun tata tertib.
#4
Idealnya, tahapan demi tahapan pengambilan keputusan harus dilewati secara sistematis dan disepakati (melalui mekanisme apapun: musyawarah maupun voting), sehingga menghindari kemungkinan bolak-balik untuk menyepakati atau membatalkan kesepakatan atas putusan terdahulu. Namun demikian, perlu diingat bahwa peluang revisi masih harus terbuka sebelum sampai pada pengesahan akhir hasil keputusan. Namun lagi-lagi, kondisi kurang ideal ini dapat terjadi dilandasi oleh berbagai keterbatasan yang ada.