Militerisasi Sipil Akademi Bela Negara Partai Nasdem

Peresmian Akademi Bela Negara Partai Nasional Demokrat oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Juli 2017 di hadiri oleh banyak pejabat dan politisi sipil antara lain Jaksa Agung Prasetyo, Ketua DPR Setya Novanto, Mendag Enggartiasto Lukita, Menko Polhukam Wiranto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Menteri LHK Siti Nurbaya, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo serta Surya Paloh (Ketua Nasdem) dan IGK Manila (Ketua ABN). Kalau kita cermati benar ABN didirikan sebagai sebuah institusi pendidikan sipil lengkap dengan fasilitas, program dan kurikulum pendidikan serta tenaga pengajarnya. 

Kenyataan dilapangan saat pelantikan ternyata berbeda jauh karena kostum yang digunakan sangat mirip dengan tentara. Lihat saja bentuk topi khas penegak hukum dengan kemiringan ke kanan berarti sebuah satuan tempur seperti tentara sedangkan topi dengan kemiringan ke kiri berarti satuan hukum seperti polisi. Di sisi lain keberadaan Akademi Negara sangat berpotensi tumpang tindih (overlaping) dengan program pendidikan bela negara yang sedang gencar dilakukan pemerintah kepada masyarakat Indonesia. 

Dalam sasaran Akademi Bela Negara Nasdem dan Bela Negara Pemerintah sama-sama mengincar generasi muda cuma bedanya penekanan pada loyalitas berbeda. Pemerintah menekankan loyalitas kepada negara sedangkan Nasdem menekankan kepada partai. Hal ini berpotensi menambah tensi persaingan organisasi para militer atau sipil berseragam dalam tubuh partai politik. Apalagi jika 2019 tensi politik sangat memanas sangat dikhawatirkan masing-masing parpol membenturkan organisasi bawahan para militernya sehingga terjadi perang saudara. Alangkah baiknya apabila ada pengkaderan pemuda menggunakan materi kepartaian dengan seragam yang ciri khas sipil saja seperti jas atau apalah dengan warna khusus partai bukan warna seperti tentara dan polisi.

Jangan lupa Nasdem ini masih terhitung partai baru sedangkan partai-partai lama punya underbouw atau bawahan organisasi berciri khas topi tentara dan seragam mirip tentara. Tak usah saya sebutkan nama pasti saudara-saudara sudah biasa menjumpai ketika musim pemilihan umum banyak para militer alias tentara parpol berkeliaran mengamankan tokoh-tokohnya sehingga masyarakat awam tidak bisa membedakan mana tentara asli dan polisi asli. Hal ini nantinya akan berakibat fatal apabila tingkah laku mereka jauh dari moral dan tata tertib sebagai warga negara yang baik sehingga institusi polisi dan militer bisa dikambinghitamkan karena anggapan masyarakat umum yang sudah terlanjur memandang orang bertopi dan berseragam adalah tentara atau polisi. 

Jujur saya merasa iba dengan tentara asli dan polisi asli yang benar-benar masuk melalui seleksi ketat dan pendidikan khusus. Berdasarkan diskusi saya dengan paman yang berdinas sebagai pelatih TNI dan polisi lalu lintas, ada kebanggan tersendiri ketika dapat berseragam dan bertopi tentara dan polisi karena sudah berhasil melalui suka duka pendidikan masing-masing kesatuan. Alangkah kasihan mereka apabila sipil banyak yang bisa menjadi mirip mereka dengan cara instan melalui underbouw parpol dan ormas. 

Keresahan tentara pernah di utarakan secara jelas oleh mantan KASAU TNI AU yang ketika menjabat mengirimkan surat kepada presiden dan mengkritik keras departemen perhubungan karena seragam sangat mirip TNI AU apalagi seragam polisi khusus jawatan kereta api sangat mirip dengan paskhas TNI AU (pasukan elit udara) namun ternyata sampai sekarang bisa kita lihat saran itu tidak diperhatikan. Sangat disayangkan padahal sudah jelas menurut PBB militer merupakan orang-orang yang melayani negara dengan senjata dan seragam khusus yang boleh menjaga bahkan menyerang dan diserang. Kalau sipil berarti diluar definisi militer namun berhak dijaga dan dilindungi, tidak boleh diserang. 

Perlu di ingat seragam itu menjadi simbol entitas yang berbeda dengan sipil biasa karena diberikan hak penegakan hukum dan berperang serta bertahan. Miris rasanya apabila masyarakat Indonesia melupakan jasa bapak bangsa (founding father) kita yaitu Muhammad Hatta dan Jenderal Sudirman yang dulu bahu membahu membuat kebijakan rekontruksi dan rasionalisasi tentara dan laskar untuk membuat tentara profesional dengan bayak melakukan demiliterisasi atau pengembalian para militer (laskar bawahan partai dan ormas) serta militer (tentara) yang dirasa tidak layak kembali ke kehidupan sipil. Saya jadi ingat komentar Ketua Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) Megawati tanggal 21 Juli saat memberikan kuliah kepada taruna TNI bahwa "Tentara dan polisi perlu mengetahui politik namun tidak boleh berpolitik, kalian adalah alat negara." 

Bayangkan apabila ada pertanyaan Mohon ijin bertanya bagaimana dengan masyarakat sipil yang secara hukum tidak boleh bersenjata dan berseragam seperti tentara dan polisi namun ternyata tetap berseragam?