Mohon tunggu...
M Reza Baihaki
M Reza Baihaki Mohon Tunggu... Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan Universitas Indonesia

Peneliti di Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional UIN Jakarta

Selanjutnya

Tutup

Hukum Pilihan

Presidensialisme vs Partai Politik

8 Juli 2020   05:59 Diperbarui: 8 Juli 2020   05:55 57 3 0 Mohon Tunggu...

(Di balik kemarahan presiden)

Pasca presiden Joko Widodo merefleksikan keadaan 3 (tiga) bulan terakhir masa pandemi, melalui kemarahannya pada sidang paripurna kabinet, 18 Juni lalu. sontak berbagai analis, maupun politisi secara reaktif menterjemahkan postulat tersebut sebagai sinyal akan terjadinya pergantian kepemimpinan pada beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) Negara (reshuffle).

Hal yang justru luput dari analisa terhadap pidato presiden tersebut adalah minimnya kajian yang preskriptif untuk menghubungkan kemarahan presiden (kepada kabinetnya) tersebut dengan fitur sistem pemerintahan yang digunakan saat ini yaitu presidensialisme

Mengingat, di satu sisi kemarahan presiden yang dilakukan dengan ancaman reshuffle tersebut secara skeunsial memiliki arti bahwa presiden menilai dirinya tidak merasakan frekuensi yang sama atas kinerja beberapa kementerian dalam menangani pandemi ini. 

Sedangkan di sisi lain, jabatan kementerian tersebut merupakan jabatan politik yang lahir dari konsensus politik guna menyeimbangkan kekuatan presiden di parlemen, sehingga presiden merasa harus berhati-hati jika hendak melakukan reshuffle.

Postulat demikian disinyalir tidak senada dengan denyutan nadi sistem pemerintahan presidensialisme, yang menghendaki presiden sebagai chief of executife berdasarkan legitimasi politik (source of power), melalui pemilu, agar secara leluasa dan bebas menentukan pos-pos pemerintah tampa terbelenggu dengan ikatan partai politik.

Sistem Presidensialisme

Salah satu Kesepakatan politik para perumus konstitusi generasi kedua (second framers of the constitution) dalam amandemen UUD 1945, adalah konsensus berupa spirit memperkuat (purifikasi) sistem presidensialisme. 

Hal ini dinilai berdasarkan beberapa argumen, Pertama, bahwa kehendak para pendiri bangsa diawal, secara sistemik, menghendaki format sistem pemerintahan presidensialisme. 

Kedua, bangsa indonesia memiliki pengalaman traumatis dengan sistem pemerintahan parlementer, khususnya ketika berlaku UUDS 1950, Ketiga, sistem pemerintahan parlementer dianggap sebagai aliran pemikiran demokrasi liberal.  

Keempat, sistem presidensialisme dinilai dapat menciptakan stabilitas pemerintahan. dan Kelima, melalui pemilihan umum secara langsung, presiden mendapat legitimasi secara langsung dari rakyat, sehingga tidak terkekang oleh konstelasi parlemen (Aulia. A Rahman:2007).

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
VIDEO PILIHAN