UMKM Kini Menanggung Beban Krisis, Apakah Resesi Saat Ini akan Mempengaruhi UMKM dan Bagaimana Solusinya?

Data International Monetary Fund (IMF) memperkirakan ekonomi global akan menghadapi resesi pada tahun 2023. Tantangan resesi ini dapat menyebabkan kenaikan harga dan mempengaruhi beberapa sektor. Salah satu sektor terpenting perekonomian Indonesia adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Data menunjukkan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 60,5%. Padahal, dalam laporan Asian Development Bank (AfDB), UMKM pada akhir tahun 2018 menyumbang sekitar 97% lapangan pekerjaan di masyarakat, setara dengan 117 juta tenaga kerja yang ada.

Memang, dalam konteks krisis, UMKM diuji saat krisis mata uang 1998 dan krisis keuangan global 2008. Riset menunjukkan bahwa UMKM bisa menjadi shock shocker di antara kondisi ekonomi makro yang buruk. UMKM dapat berkembang berdasarkan permintaan masyarakat atau mengurangi produksi karena kondisi ekonomi yang memburuk.

Namun, UMKM sangat sensitif terhadap krisis terkait kenaikan harga maupun pembatasan pergerakan yang berlaku (PPKM). Riset menunjukkan bahwa beberapa UMKM tutup karena kebijakan pemerintah menerapkan pembatasan selama pandemi COVID-19.

Situasi UMKM Indonesia Kelesuan ekonomi dapat berdampak pada tiga UMKM. Pertama, kenaikan bahan baku impor akan mempengaruhi biaya operasional (daily operating cost) UMKM. Kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral AS telah mengembalikan likuiditas dolar AS ke negara asalnya yang dapat menurunkan nilai tukar rupee. UMKM yang bahan bakunya diimpor bisa menghadapi tekanan kenaikan biaya jika nilai tukar dolar terhadap rupiah menguat. Kedua, kebijakan Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi dan mata uang dengan menaikkan suku bunga meningkatkan biaya UMKM dalam meminjam pinjaman UMKM.

Salah satu isu mendasar yang harus diperhatikan dalam konteks UMKM adalah produktivitas tenaga kerja. Di ASEAN, produktivitas UMKM Indonesia termasuk yang paling rendah. Data menunjukkan produktivitas Indonesia sekitar 500 dolar AS (Rp 7,86 juta) per kapita. Jauh lebih kecil dari Singapura dengan 6000 US$/orang atau Thailand dengan 4800 US$. Alasan yang mendasari adalah peraturan ketenagakerjaan mempersulit UMKM untuk berpindah dari sektor informal ke sektor formal yang diatur oleh UU No. 20 tahun 2008 tentang kriteria usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, UMKM sulit mengakses kredit perbankan karena harus menggunakan agunan. Akibatnya, UMKM kesulitan mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya, yang berdampak pada neraca perdagangannya. Ketiga, UMKM pendukung sektor manufaktur akan kesulitan menerima pesanan jika krisis terus berlanjut dan pemutusan hubungan kerja massal (PHK) akhir-akhir ini mulai terjadi. Selain itu, dalam kondisi yang tidak menguntungkan, UMKM juga bisa bingung untuk ekspansi bisnis tanpa kredit alternatif. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian yang dapat runtuh jika masyarakat tidak memiliki pendapatan untuk menjalankan perekonomian melalui konsumsi. Mengevaluasi kebijakan pemerintah:
apa yang harus kamu lakukan? Sejak COVID-19 melanda Indonesia hingga saat ini, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah setidaknya memiliki satu program dengan pejabat pemerintah pusat lainnya. Pemerintah telah meluncurkan dua program pendanaan sebagai dukungan, yaitu Dukungan Produktivitas Presiden untuk Usaha Mikro dan Program Pemulihan Ekonomi untuk UMKM. Semua usaha mikro dapat mengakses program pertama jika belum memiliki pinjaman. Sedangkan program kedua, yang juga mencakup usaha kecil dan menengah, memiliki persyaratan yang lebih banyak, seperti terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki utang yang lancar. 

Namun demikian, perlu dicatat bahwa mengingat kemungkinan kondisi ekonomi yang memburuk tahun depan, UMKM perlu lebih santai untuk mengakses kredit. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa uang yang diberikan memiliki hasil yang baik untuk pengembangan produktivitas. 

Selain program hibah, terdapat enam program prioritas seperti pendataan UMKM yang komprehensif, pengelolaan UMKM secara terpadu, pengembangan kewirausahaan nasional, pengembangan PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu), pengentasan kemiskinan ekstrim dan koperasi modern. 

Di antara program-program tersebut, pendataan UMKM yang komprehensif menjadi salah satu program kunci untuk menciptakan kebijakan UMKM dan koperasi berbasis riset. Memang, kebijakan data mining berdasarkan observasi lapangan tidak lepas dari program prioritas pengembangan UMKM dan PLUT terintegrasi. Apa itu PLUT? PLUT adalah pusat inovasi daerah untuk mendukung UMKM. 

Harapannya, PLUT dapat menjadi one stop service bagi pengembangan UMKM, mulai dari pelatihan hingga konsultasi bagi UMKM emerging. Pengumpulan data akan memungkinkan PLUT beroperasi secara optimal dan tepat sasaran. Pemerintah berharap PLUT dapat mendorong berkembangnya UMKM atau meningkatkan kewirausahaan nasional, serta meningkatkan kualitas UMKM yang ada. Hingga saat ini, masih ada 74 PLUT di seluruh Indonesia. Masalahnya, PLUT membutuhkan pendamping dan semua pembangunan diserahkan kepada pemerintah daerah. Hal ini membuat keterlibatan pemerintah daerah menjadi sangat penting.

Dalam pembangunan PLUT, keterlibatan pemerintah pusat harus tetap dipertahankan. Pasalnya, tidak semua pemerintah daerah memprioritaskan penganggaran untuk PLUT. Hal ini terutama terkait dengan peran monitoring dan evaluasi program yang intensif agar PLUT dapat menjadi innovation hub dan memfasilitasi pertumbuhan UMKM sehingga dapat meningkat dalam jangka panjang. Persiapan apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan ketahanan UMKM? Biarkan krisis 2023 tidak mempengaruhi. Dari sisi kedalaman bagi UMKM, setidaknya dibutuhkan tiga hal. Pertama, program digitalisasi semakin besar dan besar. 

Pemilik UMKM yang terhubung dengan layanan e-commerce dapat memberikan nilai tambah pada produknya. Sehingga jika jumlah konsumen berkurang, UMKM terkait dapat mencari target pasar lain. Kedua, keuangan murah. Tanpa sumber keuangan yang tepat, akan sulit bagi UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan mengembangkan usahanya.

Bank-bank milik negara dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa kredit diberikan dengan tarif yang terjangkau. Ketiga, meski dengan pendanaan, UMKM tetap membutuhkan bantuan. Optimalisasi PLUT tidak akan efektif jika dispatcher tidak mengetahui kondisi yang ada di lapangan. Pihak swasta harus dilibatkan agar sinergi UMKM dapat tercipta dalam peran pendukung. Tanpa semua itu, UMKM hanya memiliki pasar yang lebih kecil, tanpa peluang promosi. Semoga kedepannya UMKM bisa lebih modern dan lebih berkualitas.