Pemerataan Pendidikan dan Pandemi Covid-19

Sektor Pendidikan tak pernah dilupakan untuk menjadi salah satu indikator untuk menentukan maju tidaknya suatu negara. Tak heran Nelson Mandela tanpa ragu memberi pernyataan bahwa pendidikan merupakan senjata yang paling ampuh untuk merubah dunia. Pendidikan juga menjadi salah satu kunci dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang hingga kini tak henti-hentinya untuk berkembang. 

Tak hanya di Indonesia, negara-negara lain yang dahulu juga dijajah seperti kita kini juga banyak yang lebih maju karena baiknya negara tersebut mengelola pendidikan untuk rakyatnya.  

Singapura contohnya, sebuah negara yang bahkan membutuhkan waktu lebih lama untuk mendeklarasikan kemerdekaannya ternyata menjadi salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di Dunia. 

Hal ini dibuktikan salah satunya dengan dimilikinya instansi pendidikan tinggi seperti National University of Singapore (NUS) yang menempati peringkat 11 Universitas terbaik dunia versi QS World University Rankings yang sekaligus menjadi Peringkat Pertama Universitas terbaik se-asia versi QS Asia University Rankings 2021.

Sehingga menjadi pertanyaan besar bagi kita terkait faktor-faktor apa saja yang membuat kesenjangan dalam kualitas pendidikan diantara kita dengan Negara-negara maju di dunia seperti Singapura. 

Pendidikan yang menjadi salah satu indikator maju tidaknya negara versi International Monetary Fund (IMF) tentu turut andil bagian sebagai penyebab ketertinggalan tersebut yang melalui tulisan ini penulis ingin membuktikan hal tersebut. Kemudian berkaitan dengan pendidikan, permasalahan klasik seperti pemerataan pendidikan baik pendidikan formal maupun tinggi menjadi salah satu penyebabnya juga. 

Hal ini dipertegas salah satunya melalui hasil penelitian terhadap kualitas pendidikan di Kabupaten Mahakam Hulu Ibu Kota Ujoh Bilang yang menurut Peraturan Presiden No.131 Tahun 2015 dinyatakan sebagai daerah 3T (terdepan,terpencil dan tertinggal) yang dilakukan oleh Muhammad Tommy Fimi Putera dan Margarretha Lassni Rhussary selaku peneliti dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Kaltim menunjukan fakta bahwa kualitas pendidikan disana dan fasilitasnya jauh berbeda dengan yang ada di luar daerah 3T.

Statement Pulau Jawa menjadi anak kesayangan pemerintah seolah-olah menjadi fakta sehingga tak heran peradaban di pulau ini cenderung lebih maju dibandingkan dengan pulau lain dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan formal menjadi imbas dari kecenderungan tersebut sehingga menyebabkan ketidakmerataan pendidikan formal. 

Pendidikan di luar jawa terlebih yang digolongkan sebagai daerah 3T (Terluar, terpencil, dan tertinggal) sedikit kurang diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia. Anggaran Rp 505,8 Triliun pada RAPBN yang diadakan untuk penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang dinyatakan Presiden Joko Widodo pada 2020 lalu kurang dirasakan bahkan tidak dirasakan oleh masyarakat pada daerah 3T tersebut. 

Padahal penyelenggaraan pendidikan formal menjadi misi suci sebagaimana yang dituangkan dalam konstitusi kita UUD NRI 1945 yang ditujukan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang bulu. Dengan adanya pendidikan formal yang layak bagi masyarakat 3T, menjadi harapan bagi masyarakat daerah 3T untuk mengembangkan daerahnya lebih jauh dari berbagai sektor seperti ekonomi dan lain sebagainya. 

Selain pendidikan formal, jenjang Pendidikan Tinggi juga harus menjadi fokus pemerintah agar perkembangannya sehingga kebermanfaatan karya-karya dan kontribusi anak bangsa juga bisa dirasakan oleh dunia.