Ketika Rakyat Menjadi "Ahli" Kebijakan Publik

Sobat kompasiana, sebuah keputusan kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah tentunya wajar ketika muncul pro kontra di kalangan rakyat. Misalnya saja beberapa isu kebijakan publik yang sekarang terjadi terkait pengaturan peredaran tabung gas melon, menu makan siang gratis bagi anak sekolah, uji coba pengaturan WFA (Work From Anywhere) bagi ASN, kenaikan UKT (Uang Kuliah Tunggal), pengurangan kuota Kartu Indonesia Pintar, efisiensi anggaran dan sebagainya. 

Namun, fenomena yang terjadi sekarang adalah bahwa di era digital yang serba terbuka ini rakyat sebagai penerima langsung dari konsekuensi kebijakan publik bersikap sangat kritis dan seolah-olah menjadi "ahli" atau pengamat publik dadakan. Melalui berbagai kanal informasi terutama media sosial, rakyat menyuarakan "uneg-unegnya" terutama terkait kebijakan publik yang menurutnya tidak sesuai. 

Padahal untuk menjadi pelaku maupun pengamat kebijakan publik sejatinya tidak semudah itu ferguso, butuh dasar ilmu kebijakan publik yang dikukuhkan tidak sebatas dalam beberapa SKS perkuliahan terkait kebijakan publik, tetapi juga pengakuan profesinya. Pengamat kebijakan publik sendiri bisa berasal dari berbagai profesi, mulai dari dosen, politisi, anggota atau staf legislatif, analis kebijakan, aktivis LSM, peneliti kebijakan publik, jurnalis, dan lain-lain. Terkadang kita juga harus dapat bersikap "put on the other shoes" atau lebih berempati membayangkan bagaimana kalau kita sendiri berada dalam posisi sulit menjadi pembuat kebijakan publik itu, tidak sekedar ikut-ikutan menolak mentah-mentah dari suatu keputusan kebijakan publik dari pemerintah. Mari kita pahami proses panjang yang dilalui untuk munculnya sebuah kebijakan publik.

Proses Pembuatan Kebijakan Publik

Dalam proses membuat kebijakan publik ternyata melibatkan beberapa tahap panjang yang sistematis dan terstruktur. Dengan mengikuti tahapan tersebut, pembuat kebijakan publik diharapkan dapat menciptakan kebijakan publik yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam proses pembuatan kebijakan publik:
1. Tahap Identifikasi Masalah: mengidentifikasi masalah atau isu yang memerlukan perhatian, mengumpulkan data dan informasi tentang masalah tersebut, dan menganalisis data untuk memahami akar penyebab masalah.
2. Tahap Formulasi Tujuan : menentukan tujuan kebijakan yang ingin dicapai, mengidentifikasi sasaran kebijakan dan menentukan indikator keberhasilan kebijakan.
3. Tahap Analisis Kebijakan: mengidentifikasi berbagai pilihan kebijakan, menganalisis kelebihan dan kekurangan setiap pilihan kebijakan, menentukan pilihan kebijakan yang paling efektif.
4. Tahap Pembuatan Rancangan Kebijakan: membuat rancangan kebijakan yang jelas dan terperinci, menentukan strategi implementasi kebijakan, dan mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan.
5. Tahap Konsultasi Publik (Public Hearing): mengadakan konsultasi publik untuk memperoleh umpan balik, mengumpulkan saran dan kritik dari masyarakat, dan memperbarui rancangan kebijakan berdasarkan umpan balik.
6. Tahap Pengambilan Keputusan: mulai tahap ini dapat dikatakan sebagai tahap finalisasi kebijkan, yaitu dengan mengajukan rancangan kebijakan kepada pejabat yang berwenang, penyusunan dokumen kebijakan, mengambil keputusan tentang kebijakan yang akan diimplementasikan, dan pengesahan/menandatangani kebijakan yang telah disetujui.
7. Tahap Implementasi Kebijakan: mengumumkan kebijakan, menyusun rencana implementasi kebijakan, mengimplementasikan kebijakan yang telah disetujui, mengalokasikan sumber daya yang diperlukan, dan memantau kemajuan implementasi kebijakan.
8. Tahap Monitoring dan Evaluasi Kebijakan: memantau dan mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan kebijakan, dan merevisi kebijakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

Pentingnya Public Hearing dan Digital Listening Tools

Setelah memahami proses dari pembuatan kebijakan publik, pertanyaan mendasar pun muncul, apakah dalam tahap public hearing, suara-suara rakyat itu telah semua dipantau oleh pemerintah? Apakah tahapan public hearing sudah benar-benar dilakukan dari setiap keputusan kebijakan publik? Bisa jadi di setiap instansi telah ada kanal-kanal atau acara public hearing, tapi sudahkah ada semacam "digital listening tools" yang berlaku secara nasional?

Kenapa institusi pemerintah perlu menggunakan digital listening tools? Menurut sumber yang dilansir ivosights.com bahwa digital listening tools diperlukan untuk menyampaiakan kebutuhan masyarakat, memonitor sentimen publik, mengukur efektivitas program, mengidentifikasi isu darurat, menjaga transparansi dan memahami kebutuhan generasi milenial. 

Digital listening tools digunakan oleh institusi pemerintah untuk mengumpulkan informasi secara real-time, memahami aspirasi dan kebutuhan masyarakat, memantau dan menilai efektivitas program kebijakan, merespons perubahan sosial secara lebih baik, meningkatkan partisipasi publik, optimalisasi kebijakan publik dan memperkuat transparansi.