Pemerintah saat ini boleh saja berbangga, karena berhasil menorehkan capaian tingkat kemiskinan rakyat terendah sepanjang sejarah. Sejak negeri ini berdiri memang baru kali ini tingkat kemiskinan menembus angka satu digit.
Tapi tunggu dulu. Keberhasilan itu tidak semata prestasi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, andil pemimpin yang baru berkuasa empat tahun ini justru terbilang kecil.
Pasalnya, berdasarkan angka Badan Pusat Statistik (BPS) Jokowi hanya mampu menurunkan angka kemiskinan 1%. Dari 10,96% menjadi 9,82%. Jika dibandingkan dengan capaian pemimpin terdahulu, penurunan ini merupakan yang paling kecil.
Dulu, Presiden Soeharto bisa menurunkan angka kemiskinan hingga 43 persen. Dari 60% di tahun 1970 menjadi 17,47 di tahun 1996. Pada era Presiden BJ Habibie yang hanya menjabat tiga bulan, kemiskinan juga turun 1%. Dari 24,2% menjadi 23,43%.
Kemudian di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang berkuasa dua tahun, angka kemiskinan berkurang 1%. Lalu era Presiden Megawati Soekarnoputri, tingkat kemiskinan juga berkurang 2% dalam tiga tahun.
Penurunan signifikan terjadi di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selama 10 tahun menjabat, ia mampu menurunkan angka kemiskinan sebanyak 6%. Dari 16,69% di tahun 2005 menjadi 10,96% di tahun 2014.
Upaya SBY dalam penurunan angka kemiskinan ini bukan tanpa tantangan. Perekonomian dalam negeri sempat mengalami perlambatan oleh krisis keuangan dan resesi global pada tahun 2008-2009.
Guna mengatasinya, SBY fokus pada stabilisasi dan perlindungan bagi penduduk miskin yang dilanjutkan dengan penyempurnaan sistem perlindungan sosial ke dalam berbagai program.
Program-program yang diluncurkan antara lain Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Program Keluarga Harapan (PKH), serta subsidi beras untuk masyarakat miskin (Raskin). Ada pula penyediaan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM), program Askeskin/Jamkesmas, dan program kompensasi dan bersifat sementara.
Dalam periode 2010-2014 itu, program-program penanggulangan kemiskinan dikelompokkan menjadi Klaster I, Klaster II, Klaster III, dan Klaster IV dengan tujuan agar lebih sinergis.
Efektivitas program juga ditingkatkan dengan membuat kerangka Master Plan Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan (MP3KI) untuk mencapai tingkat kemiskinan 4-5% pada tahun 2025.
Sayangnya, meski telah terbukti cukup efektif, namun tak semua strategi dan kebijakan SBY ini dilanjutkan oleh Jokowi. Beberapa program memang dilanjutkan, ada juga yang diganti nama agar terkesan baru, tapi tak sedikit pula yang dihentikan.Â
Salah satunya PNPM Mandiri. Walau program ini terbukti banyak menciptakan lapangan pekerjaan baru, berhasil memberdayakan masyarakat pedesaan agar hidup lebih mandiri, dan menikmati pembangunan, namun Jokowi tetap menghentikan. Akibatnya, 16 Ribu fasilitator PNPM Mandiri terpaksa dirumahkan.
Ditambah lagi, banyaknya regulasi yang mengebiri hak-hak rakyat, seperti pelarangan nelayan menggunakan cantrang atau pukat tarik, tanpa memberikan solusi alternatif dalam mencari ikan. Hal ini membuat perekonomian rakyat kecil kian susah.
Wajar saja jika kemudian penurunan angka kemiskinan menjadi kecil. Pemerintah lebih fokus membangun infrastruktur besar, megaproyek, sementara kondisi rakyat miskin kurang terperhatikan.
Pemerintah harus ingat, pengentasan kemiskinan itu mesti berkesinambungan, agar hasil yang dicapai setiap waktu terus meningkat. Karena itulah program pembangunan harus berkelanjutan. Kebijakan yang terbukti berhasil harusnya dilanjutkan, bukan ditiadakan.
Semoga, pemerintahan mendatang, bisa kembali memprioritaskan pengentasan kemiskinan rakyatnya. Sekurang-kurangnya bisa melanjutkan legacy SBY dengan master plan pengentasan kemiskinannya. Dengan begitu, angka kemiskinan semakin berkurang, sehingga rakyat Indonesia bisa hidup lebih sejahtera.
