Pemerintah saat ini boleh saja berbangga, karena berhasil menorehkan capaian tingkat kemiskinan rakyat terendah sepanjang sejarah. Sejak negeri ini berdiri memang baru kali ini tingkat kemiskinan menembus angka satu digit.
Tapi tunggu dulu. Keberhasilan itu tidak semata prestasi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, andil pemimpin yang baru berkuasa empat tahun ini justru terbilang kecil.
Pasalnya, berdasarkan angka Badan Pusat Statistik (BPS) Jokowi hanya mampu menurunkan angka kemiskinan 1%. Dari 10,96% menjadi 9,82%. Jika dibandingkan dengan capaian pemimpin terdahulu, penurunan ini merupakan yang paling kecil.
Dulu, Presiden Soeharto bisa menurunkan angka kemiskinan hingga 43 persen. Dari 60% di tahun 1970 menjadi 17,47 di tahun 1996. Pada era Presiden BJ Habibie yang hanya menjabat tiga bulan, kemiskinan juga turun 1%. Dari 24,2% menjadi 23,43%.
Kemudian di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang berkuasa dua tahun, angka kemiskinan berkurang 1%. Lalu era Presiden Megawati Soekarnoputri, tingkat kemiskinan juga berkurang 2% dalam tiga tahun.
Penurunan signifikan terjadi di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selama 10 tahun menjabat, ia mampu menurunkan angka kemiskinan sebanyak 6%. Dari 16,69% di tahun 2005 menjadi 10,96% di tahun 2014.
Upaya SBY dalam penurunan angka kemiskinan ini bukan tanpa tantangan. Perekonomian dalam negeri sempat mengalami perlambatan oleh krisis keuangan dan resesi global pada tahun 2008-2009.
Guna mengatasinya, SBY fokus pada stabilisasi dan perlindungan bagi penduduk miskin yang dilanjutkan dengan penyempurnaan sistem perlindungan sosial ke dalam berbagai program.
Program-program yang diluncurkan antara lain Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Program Keluarga Harapan (PKH), serta subsidi beras untuk masyarakat miskin (Raskin). Ada pula penyediaan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM), program Askeskin/Jamkesmas, dan program kompensasi dan bersifat sementara.
Dalam periode 2010-2014 itu, program-program penanggulangan kemiskinan dikelompokkan menjadi Klaster I, Klaster II, Klaster III, dan Klaster IV dengan tujuan agar lebih sinergis.
Efektivitas program juga ditingkatkan dengan membuat kerangka Master Plan Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan (MP3KI) untuk mencapai tingkat kemiskinan 4-5% pada tahun 2025.
