Pemerintahan baru Negeri Jiran Malaysia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Mahathir Mohamad, tampaknya hendak meniru kebijakan Indonesia. Mereka mulai memfokuskan peningkatan ekonomi rakyat yang sedang mengalami kesulitan, mengurangi beban utang, dan membatalkan pembangunan infrastruktur skala besar yang mahal dan dinilai belum terlalu dibutuhkan. Hampir serupa dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah kita. Hanya sayang, bukan pemerintahan yang sekarang.
Malaysia kini sudah memasuki era baru. Pemerintahan terpilih mulai melakukan reformasi besar-besaran, terutama di bidang ekonomi, lapangan kerja, dan kesejahteraan rakyat. Mereka berupaya memangkas utang luar negeri yang sudah kian menumpuk. Salah satunya dengan memangkas gaji para menteri. Bahkan rakyatnya ikut mengumpulkan dana dari kantong pribadi untuk membantu negaranya keluar dari kesulitan.
Tak hanya itu, Mahathir juga dengan tegas dan berani mengevaluasi dan membatalkan proyek-proyek infrastrukstur skala besar, yang dibangun melalui kerjasama dengan negara lain, seperti Singapura dan Tiongkok. Bagi pemerintahan yang baru ini, biaya pembangunan tersebut sangat mahal. Sedangkan nilai guna proyek tersebut dianggap belum terlalu dibutuhkan oleh rakyat.
Sebenarnya, kemelut yang dirasakan Negeri Jiran ini hampir sama dengan yang dialami Indonesia saat ini. Ekonomi sulit, daya beli melemah, lapangan kerja minim, sementara rezim Joko Widodo (Jokowi) jor-joran melakukan pinjaman, menghambur-hamburkan uang seolah tidak ada lagi hari esok, demi ambisi membangun sejumlah mega proyek, yang nanti akan mereka jadikan tolok ukur keberhasilan.Â
Hanya dalam empat tahun masa berkuasa, Jokowi menaikkan jumlah utang Indonesia hingga 48%. Utang negara pada akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2014 berkisar di angka US$122 miliar. Selama 4 tahun era Jokowi, utang kian bertambah sehingga mencapai US$181 miliar. Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di zaman SBY juga sangat rendah, yaitu pada kisaran 22%. Sedangkan era Jokowi mulai menyasar ke angka 30%.
Pada 10 tahun pemerintahan SBY, infrastruktur seperti jalan, tol, jembatan, bandara, pelabuhan, bendungan, dan lainnya, juga banyak dibangun. Tetapi pembangunan ekonomi kerakyatan tetap menjadi prioritas utama. Rezim sekarang, malah berpikir sebaliknya. Subsidi bagi rakyat dipangkas besar-besaran. Akibatnya, harga bahan bakar minyak (BBM) melambung tinggi, tarif listrik mahal, harga beras, pupuk, dan kebutuhan primer lainnya terus membengkak.
Sementara proyek-proyek infrastruktur skala besar itu juga tidak terlalu berdampak bagi kesejahteraan rakyat, terutama dalam ketersediaan lapangan kerja. Sebab, pada proyek kerjasama yang rata-rata dilakukan dengan Tiongkok tersebut, diduga memuat klausul yang membolehkan negara pendonor membawa rakyatnya untuk datang bekerja. Alhasil, masuklah ratusan ribu tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok ke Indonesia. Rakyat semakin kesulitan mendapat pekerjaan yang layak. Dengan lapangan kerja yang sedikit, mereka juga dipaksa bersaing dengan para pendatang haram.
Kondisi ini hendaknya bisa mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Malaysia sudah berbenah, tetapi kondisi rakyat kita masih dibiarkan tetap parah. Belajarlah dari peristiwa politik di negeri tetangga, rezim yang berkuasa selama 60 tahun tumbang karena menjalankan kebijakan ekonomi yang tidak pro rakyat. Karena jika tidak, rezim Jokowi ini berpeluang besar akan segera diganti. Lantaran rakyat melihat pemerintahan ini sudah gagal, dan kesempatan bagi mereka berkuasa, sudah cukup sampai di sini.
Jokowi harus ingat, bad economics, bad politics. Penguasa yang gagal menangani ekonomi, jangan harap mendapat banyak dukungan politik dari rakyatnya. Jika kondisi ekonomi rakyat tak kunjung membaik hingga 2019, maka siap-siap saja mengemasi barang-barang untuk mudik pulang ke kampung halaman.
