Mohon tunggu...
Respati Bayu Kusuma
Respati Bayu Kusuma Mohon Tunggu... Mahasiswa Angkatan 2018 di salah satu kampus yang biasa-biasa saja di Yogyakarta.

a man who fights everything he deserves

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan

Teruntuk DPR dan Pemerintah, Masyarakat Sudah Memperingatkan, Tolong Dengarkan!

15 Juli 2020   16:21 Diperbarui: 15 Juli 2020   17:11 104 3 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Teruntuk DPR dan Pemerintah, Masyarakat Sudah Memperingatkan, Tolong Dengarkan!
OMNIBUSUK LAW

Besuk tanggal 16 Juli 2020 adalah sidang paripurna DPR yang salah satu agendanya adalah memberi keputusan terkait omnibus law yang selama ini menuai banyak protes dari segala lapisan masyarakat. Mulai dari buruh, mahasiswa, organisasi lingkungan seperti Greenpeace, Walhi, Kiara, dan lain sebagainya. 

Tidak ketinggalan masyarakat adat, petani, nelayan, bahkan organisasi keagamaan seperti NU dan Muhamddiyah pun meminta agar pembahasan omnibus law tidak dilanjutkan. Penulis sebagai mahasiswa sangat marah dengan sikap DPR selaku pembahas dan Pemerintah selaku pengusul RUU Omnibus Law ini, yang tetap kukuh melanjutkan pembahasan sampai saat tulisan ini dibuat.

Dari segi lingkungan hidup, RUU Omnibus Law sangat mengancam kelestarian lingkungan, satwa, dan ekosistem yang dampaknya begitu besar. Kebetulan penulis adalah mahasiswa kehutanan, maka dalam tulisan ini akan memberikan penjelasam terkait dampak dari RUU Omnibus Law dari segi lingkungan. 

Beberapa catatan kritis untuk RUU Omnibus law adalah sebagai berikut.  Dalam RUU Omnibus Law pasal 37 angka 3 perihal batasan minimum 30% kawasan hutan yang harus dipertahankan dalam daerah aliran sungai/atau pulau dihapus. Penghapusan pasal ini dapat mengakibatkan ekosistem menjadi terganggu. 

Ekosistem yang terganggu ini dapat memicu bencana ekologis seperti banjir, tanah longsor, bahkan bencana zoologis akibat satwa yang telah kehilangan tempat tinggalnya akibat pengaturan terkait batasan minimum kawasan hutan yang dihapuskan dalam RUU Omnibus Law.  

Lalu, pada pasal 37 angka 16 RUU Omnibus law menyatakan bahwa korporasi atau perusahaan pemegang izin areal hutan tidak lagi bertanggungjawab atas kebakaran hutan dan hanya diwajibkan untuk melakukan upaya pencegahan dan pengendalian saja. 

Tentunya hal ini mereduksi norma pertanggungjawaban korporasi terhadap kebakaran hutan. Kita mengetahui kebakaran hutan tanpa RUU Omnibus Law saja sudah parah, apalagi dengan disahkannya RUU Omnibus Law ini? Ditambah, sanksi pidana atau menghentikan kegiatan yang merusak lingkungan diperlemah dan dapat diganti dengan denda yang ada pada pasal 23 angka 37 dalam RUU Omnibus Law, tentunya hal ini mengurangi efek jera bagi perusahaan yang dalam melakukan proses pengelolaannya sering merusak lingkungan.

Analisis dampak lingkungan dalam RUU Omnibus Law juga dikerdilkan. Dalam pasal 26 ayat 2 UU 32 tahun 2019 disebutkan bahwa masyarakat dilibatkan dalam penyusunan dokumen amdal dengan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap sebelum kegiatan dilakukan, namun dalam RUU Omnibus Law unsur transparansi dihapus dan diganti dengan peryataan bahwa  penyusunan amdal melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha atau kegiatan. Lalu, bagaimana dengan Lembaga swadaya masyarakat dan akademisi? 

Apakah jika mereka tidak bertempat di lokasi usaha atau kegiatan mereka tidak diperbolehkan melakukan intervensi dan memberi saran kepada masyarakat? Perubahan ini tentunya sangat aneh dan patut dicurigai. Tidak  hanya itu, pasal 29 ayat 1 UU No 32 tahun 2019 tentang dokumen amdal yang dibuat oleh komisi amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan diganti menjadi kewenangan pemerintah pusat saja. 

Izin lingkungan pada pasal 30 UU No 32 Tahun 2009 juga dihapus oleh RUU Omnibus law pasal 23 angka 19. Apa guna pemangkasan birokrasi kalau lingkungan rusak? Dengan adanya amdal dan izin lingkungan saja kerusakan masih begitu massif apalagi dengan mengkerdilkan bahkan menghapus aturan tentang amdal dan izin lingkungan?

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN