Sebelum ke topik pembahasan kita bahasa dulu mengenai eksternalitas. Jika membahas mengenai eksternalitas maka juga akan menyinggung mengenai suatu sistem yang saling berkaitan atau berhubungan. Maksudnya sistem disini adalah adanya suatu aktivitas oleh seseorang atau individu yang dapat mempengaruhi atau memberi dampak kepada orang lai, baik dampak positif maupun negatif. Jadi dapat dikatakan eksternalitas adalah efek dari suatu kegiatan. Para ahli mengemukakan teorinya mengenai eksternalitas.
Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Rosen (1988) eksternalitas terjadi ketika aktivitas suatu satu kesatuan mempengaruhi kesejahteraan kesatuan yang lain yang terjadi diluar mekanisme pasar (non market mechanism). Tidak seperti pengaruh yang ditransmisikan melalui mekanisme harga pasar, eksternalitas dapat mempengaruhi efisiensi ekonomi.
Sedangkan menurut Meade dalam DJ.A. Simamarta (1994 : 65) : Eksternalitas adalah kejadian yang menimbulkan keuntungan berarti (mengakibatkan kerugian berarti) pada seseorang atau beberapa orang, yang tidak sepenuhnya merupakan peserta pengambilan keputusan atau berbagai keputusan, yang secara langsung atau tidak langsung memungkinkan kejadian bersangkutan dapat terjadi.
Namun Kolm berpendapat bahwa eksternalitas satu orang pada orang lain bila keputusan orang pertama mengenai orang kedua tanpa persetujuan orang kedua (DJ.A.Simarmata 1994: 58-59).
Dengan kata lain eksternalitas akan timbul bila memenuhi syarat:
1. Adanya pengaruh akibat suatu tindakan.
2. Tidak adanya kompensasi atas pengaruh tersebut
Maka berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa eksternalitas adalah dampak dari suatu tindakan dari orang lain yang mempengaruhi kesejahteraan (menimbulkan dampak positif atau negative) terhadap orang lain, kelompok, atau golongan. Untuk dapat memahami lebih lanjut maka akan kita akan membahas topik permasalahan mengenai pengaruh membayar pajak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Selama ini kita sudah tau bahwa perintah banyak sekali melakukan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya negara membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Agar pembangunan dapat terus berjalan dengan baik maka pemerintah memerlukan aliran sumber dana salah satunya adalah dari pajak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang 70% Â penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berasarkan data dari kementrian keuangan, anggaran Belanja Negara pada tahun 2018 sebesar 2.220, 7 Triliun dan meningkat di 2019 sebesar 2.461,1 Triliun. Untuk mengimbangi dana pengeluaran belanja pemerintah maka masyarakat harus ikut berpartisipasi taat membayar pajak.
Peran pajak digunakan untuk  belanja pegawai sampai pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum, seperti: jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan kantor polisi dibiayai dari pajak. Selain itu juga digunakan untuk Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), gaji pegawai negeri, dan pembangunan fasilitas publik. Semakin banyak dana pajak yang masuk, maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dapat dibangun. Namun banyak sekali masyarat belum taat membayar pajak, hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai manfaat membayar pajak.
Masyarakat juga perlu tau bahwa pajak yang dibayarakan kepada negara dipergunakan untuk kepentingan umum, pembangunan dan biaya penyelerenggaraan negara. Pajak yang telah disetorkan masyarakat akan digunakan negara untuk kesejahteraan masyarakat, antara lain: memberi subsidi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan membayar utang-utang negara. Selain itu pajak juga digunakan untuk menunjang usaha mikro, kecil, dan menengah agar perekonomian dapat terus berkembang.
