Kolonialisme dan Utang Kehormatan terhadap Papua

Dalam kurun waktu satu minggu ini, pembicaraan mengenai kasus konflik atarkelompok yang melibatkan mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang tampaknya belum selesai tuntas. 

Pecahnya kegemparan baik di Papua maupun di daerah-daerah konflik merupakan puncak dari kumpulan permasalahan mengenai kedudukan Papua di dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Lebih dari lima dekade setelah Indonesia mendapatkan kesatuan wilayahnya yang sekarang, masih terdapat kesan keasingan dan keterpisahan di dalam tubuh masyarakat.

Pada satu tulisan saya sebelumnya, saya telah membahas mengenai sebuah utang kehormatan yang tercipta atas pemanfaatan daerah-daerah di luar Pulau Jawa bagi kemajuan Pulau Jawa. Dalam pusaran diskusi mengenai Papua, saya akan secara sekilas membahas utang kehormatan itu terhadap Papua. Dari sisi kesejarahan, kolonialisme Hindia Belanda terhadap Papua, terutama Papua bagian timur, sangat berbeda polanya dengan kolonialisme di Jawa. 

Hindia Belanda sejak semula tidak memiliki kekuatan manusia yang cukup untuk dapat mengatur wilayah Papua dengan amat terperinci. Keberbedaan struktur sosial masyarakat yang cenderung lebih egaliter dibandingkan dengan Jawa juga semakin mempersulit penguasaan pemerintah kolonial terhadap wilayah Papua yang sangat luas.

Di Pulau Jawa, pemerintah kolonial Hindia Belanda memanfaatkan kepatuhan masyarakat terhadap para bangsawan yang dianggap sebagai penguasa masyarakat. Namun demikian, sistem seperti ini hanya dapat berhasil karena orang-orang Belanda dapat memahami selera dan pola konsumsi bangsawan Jawa. 

Selain itu, pola pemerintahan tidak langsung melalui bangsawan ini juga harus dijamin oleh konflik politik antarbangsawan. Tanpa terpenuhinya syarat-syarat tersebut, kekuatan Eropa tidak akan dapat memanfaatkan kedudukan para bangsawan sebagai perpanjangan tangan penguasa kolonial.

Bercermin dari hal di atas, penguasaan pemerintah Hindia Belanda terhadap tanah Papua mendapat kesulitan yang serius. Masyarakat yang tidak mudah diubah pola konsumsinya hingga konflik politik antarpenguasa lokal yang cukup jarang terjadi menyebabkan pemerintah kolonial tidak banyak menemukan celah untuk dapat berkuasa. 

Oleh sebab pola yang berbeda itu, penguasaan kolonial di Papua menghasilkan ingatan kolektif yang berbeda dibandingkan penguasaan kolonial di Jawa. Pemerintah Hindia Belanda pada akhirnya tidak banyak turut campur dalam kegiatan sehari-hari masyarakat Papua. Tatanan kemasyarakatannya pun dibiarkan berkembang sesuai dengan aturan dan nilai kedaerahan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemerintah Hindia Belanda tidak pernah benar-benar berhasil menguasai Papua.

Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan penguasaan ini, Hindia Belanda melaksanakan penelitian yang mendalam terhadap kebudayaan Papua sejak permulaan abad kedua puluh. Usaha ini sejatinya diharapkan menghasilkan studi yang mirip seperti penelitian Prof. Snouck Hurgronje terhadap Aceh. Namun demikian, penelitian terhadap Papua masih belum menunjukkan hasil yang memadai hingga jatuhnya Hindia Belanda ke tangan militer Jepang.

Sekalipun demikian, Papua merupakan salah satu daerah yang berhasil dipertahankan Sekutu dari serbuan Jepang. Pasukan Australia dan Jepang saling memperebutkan Papua beberapa kali sebelum Papua diduduki secara penuh oleh Australia pada tahun 1943. Dengan demikian, Jepang hanya berhasil menduduki Papua selama beberapa puluh hari yang penuh perlawanan.