Jatuhnya Kemapanan Hidup Petani di Asia Tenggara

Topik ekonomi yang mengemuka sejak permulaan tahun 2019 adalah masalah perang dagang antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina. Kedua negara besar tadi telah mencapai puncak persaingan industri teknologi dan perdagangan. Satu aspek yang paling penting dalam perang dagang itu adalah penetrasi produk suatu negara pada negara lain. Cina telah terbukti berkuasa secara mutlak dalam hal ini. 

Kemampuan Cina untuk memenangi persaingan penetrasi pasar ini dihasilkan dari penelitian berkelanjutan mengenai pasar dan sejarah konsumsi dunia. Berangkat dari perilaku Cina dalam melakukan penelitian kesejarahan mengenai tren konsumsi dunia, baiknya kita juga menggali kembali sejarah konsumsi kita, utamanya pada masa kolonial.

Sejarah yang disampaikan sebagai sarana pengembangan nasionalisme dalam sekolah menengah memberikan pengetahuan yang cukup luas. Namun demikian, penyampaian sejarah semacam ini sangat jarang memberikan hubungan-hubungan logis antara satu peristiwa dengan fenomena kekinian. Dalam sejarah model tersebut, kolonialisme selalu dianggap sebagai penyebab kesengsaraan masyarakat. 

Sekalipun demikian, aspek yang umumnya ditonjolkan adalah penerapan monopoli perdagangan. Aksi monopoli perdagangan memang menyusahkan kehidupan masyarakat Nusantara, namun hal ini terbatas pada negeri-negeri maritim seperti Aceh, Banten, Makassar, dan lainnya. Berbeda dengan wilayah-wilayah ini, kolonialisme sesungguhnya menghancurkan kemapanan hidup masyarakat agraris dengan cara yang berbeda.

Sesuai dengan sifat agraris, bagian besar anggota masyarakat dari suatu negeri pedalaman adalah petani. Pada masa klasik hingga masa tradisional, petani menjalankan cara hidup yang subsisten atau pemenuhan mandiri dan minimum. Para petani menghasilkan sendiri kebutuhannya dan memenuhi kebutuhannya pada tingkat yang sangat minimum.

Pada skema ini, petani sesungguhnya menghasilkan sedikit sekali kelebihan panen atau surplus untuk dijual. Gaya hidup subsisten ini menghasilkan suatu keadaan yang kita sebut swasembada. Sekalipun demikian, kita tentu mempertimbangkan bahwa kaum tani hanya menghasilkan barang-barang konsumsi langsung seperti padi, sayuran, dan tumbuhan palawija.

Barang konsumsi langsung ini juga pada umumnya hanya dibutuhkan oleh konsumen regional dan tidak dapat memenuhi tuntutan global. Padi misalnya sangat dibutuhkan oleh konsumen Asia, tetapi tidak berguna di Eropa. Sekalipun tidak dapat menjual barang produksinya pada pasaran global, kaum tani Asia Tenggara mampu hidup secara mapan.

Melalui penjelasan tersebut, muncul pertanyaan mengenai cara petani memenuhi kebutuhan benda bukan pangan. Untuk menjawabnya, kita harus memahami terlebih dahulu mengenai dunia yang melingkupi petani. Dunia petani hanya terbatas pada kesatuan desa yang di dalamnya terdapat dua kelompok masyarakat, yaitu petani dan pengrajin.

Petani menghasilkan bahan pangan dan pengrajin menghasilkan barang kebutuhan bukan pangan. Dengan skema yang demikian, desa petani sesungguhnya dapat benar-benar merdeka dan mandiri tanpa tergantung pada pasokan barang asing. 

Ketahanan semacam ini secara terus menerus dipertahankan oleh para penguasa agraris supaya beban kehidupan rakyat selalu dapat ditanggung oleh rakyat sendiri. Berbeda dengan golongan rakyat, golongan kerajaan dan aristokrat pada kerajaan agraris menunjukkan tingkat konsumsi yang jauh lebih besar.

Namun demikian, kebutuhan mereka ini juga disokong oleh petani. Secara sederhana, petani harus memenuhi empat kebutuhan dasar, yaitu makanan minimal yang harus dikonsumsi keluarga tani, biaya penggantian peralatan yang rusak, biaya upacara-upacara untuk menjaga hubungan sosial, dan biaya sewa tanah yang umumnya berupa pajak pada penguasa kerajaan.