Rentetan efek pandemi hingga kini masih terasa dan bahkan  membuat negara ini lebih berpusing ria. Mulai dari masih adanya penambahan kasus positif, ancaman ketidak stabilan ekonomi hingga pendidikan baik formal maupun informal yang belum menentu. Sesuai dengan judul, akan kita bahas fenomena yang terjadi pada dunia pendidikan formal. Fenomena ini penulis dapat dari beberapa berita di media cetak dan online, lingkungan sekitar serta pantauan curahan hati para orang tua siswa di media sosial.
Kita mulai dengan masuknya Tahun Ajaran baru 2020/2021 yang dilaksanakan sejak awal Juli kemarin. Rupanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum berani mengambil keputusan untuk pembelajaran tatap muka di sekolah karena kekhawatiran akan makin banyaknya kasus penularan di lingkungan sekolah terutama sekolah dasar dan menengah. Sehingga Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang di awal pandemi sudah diujicobakan, dilaksanakan lagi di Tahun Ajaran baru ini walaupun masih banyak terjadi kekurangan di sana sini.
Tidak semua orang tua siswa menyetujui kebijakan tersebut
Kebijakan pembelajaran jarak jauh rupanya tidak melegakan hati keseluruhan orang tua siswa. Banyak faktor yang mempengaruhi ketidaksetujuan tersebut. Dari beberapa komentar di sosial media, Facebook khususnya masih banyak orang tua yang mengeluh bahwa PJJ tidak efektif dengan berbagai alasan, mulai dari sinyal yang kurang memadai, orang tua yang tidak bisa mengajari tugas yang diberikan gurunya karena pelajaran sekarang terlalu sulit bagi mereka hingga di daerah pedesaan, ada tetangga yang meminjam smartphone dikarenakan tidak mempunyai smartphone sendiri, miris sekali!
Biaya paket internet yang masih mahal
Biaya bulanan yang mungkin muncul bagi para orang tua siswa adalah biaya internet yang lebih banyak dari biasanya terutama bagi pengguna internet non bulanan atau memakai kartu GSM. PJJ yang menggunakan smartphone sebagai sarananya tentu memerlukan akses internet agar guru dan siswa dapat terhubung satu sama lain. Masalah biaya ini cukup dikeluhkan oleh para orang tua siswa terutama kalangan menengah ke bawah. Selain kesulitan mencari uang untuk kehidupan sehari-hari, beban yang harus ditanggung adalah munculnya biaya tambahan untuk paket internet. Kalau anaknya cuma satu, kalau ada dua atau tiga? Pasti mereka ibu-ibu yang teriak duluan.
Tidak bebas bekerja karena harus membantu anaknya mengerjakan tugas
Orang tua siswa yang keduanya bekerja, akan menemui hambatan yang satu ini. Karena anaknya hanya diajar melalui media tanpa bimbingan langsung oleh sang guru, maka orang tua terpaksa menjadi guru dadakan untuk membantu dan menjelaskan tugas yang diberikan oleh sang guru. Hal ini rupanya cukup berpengaruh bagi mereka para orang tua yang keduanya bekerja dan mempunyai jam kerja padat. Setiap pulang dari tempat kerja, belum selesai capek bekerja sudah harus mengajari anaknya mengerjakan tugas dan terkadang emosi orang tua kurang stabil dalam menghadapi ini.
Tergoda game online
Smartphone yang digunakan untuk media pembelajaran masih mempunyai celah godaan bagi siswa yang masih pada level sekolah dasar. Mereka terkadang mencuri-curi kesempatan untuk membuka game online atau aplikasi sejenis yang tentu saja menganggu konsentrasi belajarnya. Pengawasan orang tua sangat penting dalam hal ini agar menuntun anaknya menyelesaikan dulu tugas yang diberikan sebelum bermain game.
Memang kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh masih menjadi polemik tersendiri di kalangan orang tua, pro dan kontra tetap saja terjadi atas kebijakan tersebut. Disisi lain, keputusan tersebut juga sebagai solusi atas keamanan dan kesehatan siswa di lingkungan sekolah jika pembelajaran konvensional tetap dilakukan. Sosialisasi yang gencar kepada masyarakat sangat diperlukan dalam hal ini jika memang opsi PJJ akan diberlakukan dalam jangka panjang sambil menyiapkan infrastruktur penunjang yang baik dari segi ekonomi dan teknologi yang tidak semua wilayah di Indonesia bisa disamakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Semoga mas Menteri Nadiem Makarim memberikan solusi praktis dan efesien untuk pemerataan pelaksanaan kebijakan PJJ di seluruh wilayah Indonesia.
