***
Melihat perjalanan dan perjuangan Megawati dari awal terjun ke dunia politik sampai menjadi presiden, terbersit sebuah pertanyaan; mungkinkah Indonesia mempunyai presiden perempuan selanjutnya? Saya sendiri mempunyai jawaban fifty -- fifty atau bisa mungkin dan bisa mustahil.
1. Jawaban Mungkin
Saya menjawab mungkin karena Indonesia adalah negara demokratis. Dalam negara demokratis setiap orang mempunyai peluang menjadi presiden baik laki -- laki atau perempuan, hitam atau putih, kaya atau miskin maupun lain sebagainya asal ia memenuhi syarat -- syarat yang ditentukan oleh Undang --Undang Dasar (UUD)1945 dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam negara demokratis juga semua warga negara memiliki hak setara dalam mengambil keputusan yang mengubah hidup mereka karena negara menjamin kebebasan setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya.
Selain itu sejak jaman reformasi, Megawati sudah membuktikan bahwa perempuan menjadi presiden adalah keniscayaan. Tak hanya Megawati, kita juga menemukan banyak sekali pemimpin perempuan di daerah -- daerah di Indonesia baik sebagai gubernur, bupati, lurah maupun kepala desa. Hal ini membuktikan bahwa ada potensi perempuan menjadi presiden di Indonesia.
2. Jawaban Mustahil
Selain negara demokratis, Indonesia juga adalah negara dengan mayoritas pemeluk Islam terbesar di dunia. Hal ini menjadi tantangan terbesar perempuan untuk menjadi presiden. Karena sampai saat ini masih banyak ulama di Indonesia berpandangan bahwa haram perempuan menjadi presiden[2].
Sekalipun pandangan ini masih menjadi perdebatan di antara para ulama, tetapi kenyataan yang dialami Megawati pada tahun 1999 adalah bukti betapa kuatnya isu "haram presiden perempuan" dihembuskan sampai menjegal langkah Megawati menjadi presiden waktu itu. Tidak berhenti di situ saja, pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 dan 2009 ketika Megawati mencalonkan diri sebagai presiden untuk kedua dan ketiga kalinya, ia harus menelan pil pahit karena mayoritas rakyat Indonesia lebih memilih SBY sebagai presiden. Atas dasar itu, bukan tidak mungkin suatu saat ketika ada calon presiden perempuan maju pada pemilu selanjutnya, isu ini akan kembali dihembuskan untuk menjegal langkah mereka.
Referensi.
1. Mulyono Atmosiswartoputra, Perempuan -- Perempuan Pengukir Sejarah, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2014), p. 288 - 296
2. Widya Agesna, "Kedudukan Pemimpin Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam", Dalam AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 3 No. 1 2018, p. 124 - 126
