Indonesia Jokowi Rusia Ukraina. Terdapat perihal yang menggelitik dari rangkaian kunjungan kerja Presiden Jokowi ke sebagian negara. Jadwal yang banyak disorot merupakan lawatan ke Ukraina serta Rusia buat berjumpa Presiden Zelensky serta Vladimir Putin.
Dengan mengusung misi perdamaian serta keprihatinan atas ancaman rantai pasok pangan, Presiden Jokowi bertolak dari Halim Perdanakusuma pada hari Minggu (26/ 6).
Sebagian perihal yang pantas jadi atensi, awal, Indonesia tidak mempunyai kepentingan strategis nasional yang tersendat dari perang Rusia serta Ukraina yang didukung NATO serta Amerika Serikat.
Bila dilihat dari neraca perdagangan, Badan Pusat Statistik (BPS) memberi tahu nilai ekspor barang Indonesia ke Rusia pada Maret 2022 merupakan sebanyak 67, 5 juta dolar AS, ataupun turun 48, 66% dibandingkan setahun lebih dahulu.
Ada pula nilai impor Rusia ke Indonesia bertambah hampir 140% (yoy) ke 257 juta dolar AS pada Maret 2022. Produk utama yang diimpor dari negeri tersebut merupakan besi serta baja, pupuk, serta bahan bakar mineral.
Ada pula dengan Ukraina, beberapa barang yang diimpor dari Ukraina ke Indonesia di tahun 2021 merupakan serealia serta nilainya menggapai 946, 5 juta dolar AS. Diiringi besi serta baja (53, 3 juta dolar AS) dan mesin serta perlengkapan mekanis (10, 9 juta dolar AS). Serta ekspor Indonesia pada 2021 ke Ukraina merupakan 417 juta dolar AS.
Dilihat dari nilai serta tipe komoditas tersebut, ini tidaklah suatu yang hendak mendatangkan instabilitas pangan ataupun bahan baku industri dalam negeri. Sebab gap tersebut bisa lekas ditutupi negeri importir yang lain. Serta Indonesia juga bisa gampang mencari pasar baru buat mengubah posisi kedua negeri itu.
Kedua, ancaman serta kesusahan evakuasi terhadap masyarakat negara Indonesia di daerah perang Ukraina tidak terjalin. Pada 6 April dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan, 133 dari total 165 WNI di Ukraina sudah sukses dievakuasi ke Indonesia ataupun sebagian negara lain. Serta sisanya memilah bertahan di Ukraina.
Ketiga, pihak swasta ataupun BUMN tidak melaksanakan investasi dalam skala besar di Ukraina. Sehingga kepentingan mengamankan peninggalan investasi lewat tekanan diplomatik dengan kunjungan kepala negara tidak butuh dilakukan.
Terdapat sebagian alibi mengapa presiden Jokowi hendak berjumpa dengan pemimpin kedua negara yang tengah berperang tersebut. Pertama, perihal ini tidak terlepas dari pertemuan antara presiden Jokowi dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih pada 12 Mei bersama pemimpin ASEAN yang lain.
