Mendambakan Sektor Perikanan yang Produktif, Berdaya Saing, Mensejahterakan, dan Berkelanjutan

Menteri pertama adalah Bapak Ir. Sarwono Kusumaatmadja.  Kemudian, pada 4 Juni 2001 Presiden Gus Dur mengangkat penulis sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Bapak Sarwono Kusumaatmaja. Setelah pelantikan pagi hari, malam harinya penulis dipanggil Presiden Gus Dur di Istana Negara.  Beliau berpesan agar sektor kelautan dan perikanan dapat dijadikan sebagai salah satu sektor unggulan (a leading sector) dalam pembangunan nasional yang mampu mensejahterakan nelayan, pembudidaya, dan masyarakat kelautan lainnya. Berarti mimpi kami para aktivis mahasiswa perikanan se Indonesia pada akhir 1970-an cocok benar dengan amanat Presiden RI tersebut kepada penulis.

Pada 20 Oktober 2001, Ibu Megawati Soekarnoputri dilantik menjadi Presiden RI ke-5 oleh MPR RI menggantikan Presiden Gus Dur.  Di era Kabinet Gotong Royong (20 Oktober 2001 -- 20 Oktober 2004) yang dipimpin oleh Presiden Megawati Soekarnoputri bersama Wakil Presiden Hamzah Haz. Dan, penulis dipercaya kembali sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Selama masa Kabinet Gotong Royong, sektor kelautan dan perikanan semakin menjadi prioritas pembangunan nasional.  Bukan hanya sebagai sektor unggulan, tetapi sektor KP (Kelautan dan Perikanan) juga ditetapkan sebagai prime mover (penghela) pembangunan nasional dan sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk kesejahteraan rakyat, terutama para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat KP lainnya.

Maka, pada 13 Oktober 2003 Presdien Megawati Soekarnoputri mencanangkan GERBANG MINA BAHARI (Gerakan Pembangunan Perikanan dan Kelautan Nasional) diatas Kapal Dalpele, TNI-AL di tengah Teluk Tomini.  Esensi dari GERBANG MINA BAHARI menurut Keputusan Presiden RI saat itu adalah bahwa sektor KP, termasuk industri bioteknologi kelautan, pariwisata bahari, transportasi laut, dan industri dan jasa maritim menjadi prioritas dan penghela pembangunan ekonomi nasional.

Lebih dari itu, sektor-sektor pembangunan (kebijakan publik) lainnya (seperti moneter, fiskal, infrastruktur, RTRW, IPTEKS, dan pendidikan) secara terpadu, sinergis, dan 'total football' diwajibkan mendukung pembangunan KP sebagai prime mover.

Landasan pembangunan sebagai dasar GERBANG MINA BAHARI adalah prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yakni paradigma pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas serta kesejahteraan seluruh rakyat secara berkeadilan, dan secara simultan menjaga keberlanjutan (sustainability) dari ekosistem perairan darat, pesisir, dan lautan beserta segenap sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) yang terkandung di dalamnya.

Sejauh pengetahuan penulis, selama dua periode (2004 -- 2009 dan 2009 -- 2014) pemerintahan Presiden SBY (Kabinet Indonesia Bersatu), kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan tetap dijadikan sebagai dasar pembangunan KP nasional.  Mirip dengan GERBANG MINA BAHARI, di awal periode kedua pemerintahan Presiden SBY dicanangkanlah program MINAPOLITAN.

Kendati belum sempurna, namun hasilnya cukup menggembirakan.  Sebelum berdirinya KKP pada 1999 total produksi perikanan Indonesia hanya sekitar 3 juta ton menduduki peringkat ke-6 di dunia.  Tahun 2004 meningkat menjadi sekitar 10 juta ton yang merupakan negara produsen perikanan terbesar ketiga di dunia.  Kemudian, sejak 2009 Indonesia menjadi produsen perikanan terbesar kedua di dunia, hanya kalah dari China.  Sebelum introduksi udang Vanamme pada September 2001, produksi udang budidaya Indonesia hanya menempati peringkat-10 dunia.  Sejak 2009 Indonesia menjadi produsen udang Vanamme terbesar ketiga di dunia.  Produktivitas dan produksi komoditas (spesies) budidaya lainnya (seperti ikan kerapu, kakap, bawal bintang, teripang, abalone, bandeng, udang windu,  nila salin, patin, lele, nila, gurame, rumput laut, ikan hias, dan kerang mutiara) pun terus meningkat.  Sejak 2004 kewenangan regulasi dan kebijakan pengelolaan produksi tambak garam dialihkan dari Kementerian Perindustrian ke KKP.  Kalau sebelumnya pemenuhan garam konsumsi maupun garam industri sebagian besar dari impor, maka sejak 2012 pemenuhan garam konsumsi sepenuhnya berasal dari produksi tambak garam dalam negeri. Bahkan, sejak dua tahun terakhir Indonesi kelebihan stok garam konsumsi sekitar 2 juta ton.

Kontribusi sektor perikanan terhadap PDB pada 1999 kurang dari 2 persen, pada 2014 kontribusinya sekitar 3,5 persen.  Pada 1999 jumlah pulau yang bernama hanya sekitar 6.000 pulau, sejak berdirinya Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau di bawah KKP jumlah pulau yang bernama dan resmi diakui oleh PBB terus bertambah signifikan, dan sekarang hampir 15.000 pulau sudah bernama dan diakui PBB.  Sebelum KKP, sebagian besar (85%)  pulau kecil tidak berpenghuni atau dihuni oleh penduduk yang kurang produktif (anak-anak atau lansia), dan menjadi beban pembangunan (cost center).   Sejak 2001 sampai sekarang banyak pulau-pulau kecil menjadi produktif sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis perikanan budidaya, perikanan tangkap, pariwisata bahari, pertambangan, dan kegiatan ekonomi lainnya. 

Melalui berbagai program terobosan, seprti (1) pembangunan stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan di pelabuhan perikanan, pendaratan ikan, dan pemukiman nelayan; (2) PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir); (3) KUB (Kelompok Usaha Bersama) Mina; (4) Kedai Pesisir; (5) Mitra Bahari; (6) regenarasi dan relokasi nelayan; (7) COREMAP; (8) sistem rantai dingin (cold chain system); (9) pasar ikan higienis; (10) GEMARIKAN;  (11) Kredit Mina Mandiri, Swamitra Mina, dan BNI Bahari;  (12) Sistem Logistik Ikan Nasional; (13) asuransi nelayan; dan (14) BLU perikanan, maka kehidupan nelayan, pembudidaya ikan, pengusaha pengolah dan pedagang perikanan, dan masyarakat pesisir terus membaik.  Kondisi dan kualitas ekosistem pesisir, kawasan konservasi laut pun semakin membaik.

Era Kabinet Indonesia Kerja