Kini, kata "oligarki" menjadi istilah yang cukup populer. Umumnya, ia digunakan oleh para social justice warriors (SJW) sebagai kritik terhadap sistem ekonomi-politik yang bercokol di Indonesia saat ini. Tetapi, apa makna dari istilah ini?
Oligarki adalah pemerintahan oleh segelintir orang, khususnya para elit despotik yang menggunakan kekuasaan untuk tujuan korup (britannica.com, 2020). Artinya, negara dikuasai oleh segelintir kaum privileged yang menggunakan instrumen kekuasaan politik demi tujuannya sendiri. Tujuan tersebut seringnya melawan kepentingan publik secara umum.
Dari definisi tersebut, ada beberapa negara yang secara eksplisit memiliki pemerintahan oligarki. Rusia dan RRT adalah dua contoh terkuat. Di Rusia, oligarki terdiri atas para miliarder yang adalah kawan dari Presiden Vladimir Putin. Sementara RRT dikendalikan oleh oligarki pejabat Partai Komunis. Lantas, bagaimana dengan Indonesia?
Economist Intelligence Unit (EIU) menilai bahwa Indonesia termasuk sebagai demokrasi cacat/flawed democracy. Dalam Democracy Index yang mereka susun, Indonesia memperoleh skor 6,48 pada tahun 2019. Nilai ini adalah yang terendah kedua sejak satu dekade terakhir. Menguatnya sentimen anti-minoritas dan fundamentalisme agama disinyalir menjadi penyebab penurunan indeks demokrasi ini (Tehusijarana dalam thejakartapost.com, 2020)
Menurut hemat penulis, kecacatan ini terwujud dari menguatnya unsur oligarki secara tersembunyi. Oligarki menyeruak lewat munculnya berbagai dinasti politik. Ada dinasti dari keluarga Widodo, Djojohadikusumo, sampai keluarga Amin. Generasi kedua dan ketiga dari keluarga ini mulai mencoba untuk terjun ke dalam kontestasi politik.
Tentu saja hak mereka untuk terjun ke politik. Hak mereka pula untuk terlibat menjadi kontestan politik sebagai warga negara. Akan tetapi, pertumbuhan dinasti seperti ini tidak boleh dilanggengkan. Dengan kata lain, mereka harus menghadapi scrutiny dari massa rakyat yang sadar politik. Bagaimana untuk membentuk massa yang sadar politik itu?
Sejarah membuktikan bahwa kuncinya terletak pada pembentukan kelas menengah. Merekalah agen perubahan yang membumikan literasi politik. Tanpa kelas menengah yang kuat, demokrasi tidak akan tumbuh secara organik. Kalaupun ada, demokrasi itu pasti artifisial belaka, seperti yang ada di Indonesia dari 1971-1997.
Bukti historis tersebut dapat dilihat dari dinamika politik Korea Selatan, Republik Cina/Taiwan, dan Cile. Negara-negara tersebut memiliki pola perkembangan yang sama. Diktator-diktator di negeri mereka berhasil membangun kekuatan ekonomi. Akibatnya, muncul kelas menengah baru yang semakin terdidik. Sebagai kaum terdidik, mereka menuntut partisipasi politik yang lebih tinggi. Inilah bibit-bibit kemunculan demokrasi.
Dari penjelasan ini, dapat ditarik bahwa kelas menengah adalah ujung tombak demokrasi yang kuat. Kelas menengah tersebut terbentuk karena pembangunan ekonomi yang berhasil. Lebih jauh lagi, adanya kelas menengah dapat mencegah suburnya pertumbuhan oligarki. Lalu, bagaimana cara yang dapat ditempuh agar tren ini bangkit?
Penulis berpendapat bahwa cara paling efektif adalah dengan mendorong kebebasan ekonomi (economic freedom). Artinya, berikan kebebasan maksimal kepada warga negara untuk memilih dan bertindak sebagai pelaku ekonomi. Maksimalisasi ini menuntut pemerintah untuk menghilangkan berbagai instrumen proteksionisme maupun preferential treatment. Dengan kata lain, it dismantles government-made privileges from the economic system.
Ternyata, dicabutnya berbagai privilese untuk pelaku ekonomi tertentu memiliki pengaruh positif terhadap demokrasi. Miller, Kim, dan Roberts (2020:59) menyatakan bahwa peningkatan nilai Index of Economic Freedom sebesar 1 poin akan mendorong nilai Democracy Index sebesar 0,64 poin. Berikut adalah hasil regresinya:
