Pada 5 Agustus kemarin, menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pengumuman yang mengejutkan. Pemerintah mengaji pemberian "santunan" kepada pekerja swasta dengan gaji di bawah lima juta rupiah. Lebih rinci lagi, program berbentuk bantuan langsung tunai (BLT) ini ditargetkan kepada pekerja yang terdampak pandemi dan tidak menerima bansos.
Coba perhatikan. Penulis memberikan tanda kutip di atas kata santunan. Mengapa? Sebab penggunaan kata tersebut tidak tepat. Menurut hemat penulis, program ini adalah insentif bagi the vulnerable lower-middle class untuk melakukan kegiatan konsumsi.
Berikut adalah mekanisme insentif tersebut. Adanya program ini memberikan temporary income security kepada 13 juta pekerja. Sehingga, keamanan pendapatan dapat mendongkrak daya beli mereka. Melalui mekanisme ini, diharapkan laju konsumsi agreggat dan pertumbuhan ekonomi terjaga (Ramli dalam money.kompas.com, 2020).
Munculnya wacana di atas membuktikan apa yang selama ini dipercaya para ekonom. "When things collapse, everybody becomes a Keynesian," kata Peter Temin, profesor ekonomi dari MIT. Kebijakan ini secara eksplisit bersifat Keynesian. Dia digelontorkan untuk menggenjot konsumsi secara agreggat dalam perekonomian.
Terlebih lagi, bantuan juga diberikan kepada kelas menengah-bawah. The Economist Intelligence Unit (dalam Pardede dan Zahro, 2017) menyatakan bahwa ada empat kelompok kelas ekonomi di Indonesia berdasarkan pendapatannya:
Kelas
Pendapatan (dalam Rupiah)
Atas
>120 juta
Menengah-atas
60 juta-120 juta
