Mandeknya Urusan Sampah DKI Jakarta

Dalam medio terakhir ini, publik kembali dihebohkan oleh DKI Jakarta. Bukan karena gebrakan-gebrakan baru dari daerah ini. Tetapi dari masalah lama yang baunya kembali menyengat penciuman seluruh Indonesia. Apalagi gubernur DKI saat ini sering dijuluki "Gubernur Indonesia" oleh die-hard fans Beliau. Apa masalah tersebut?

Sampah. Ternyata, masalah sampah di DKI Jakarta semakin pelik. Begitu pelik sampai DPRD DKI memanggil walikota Surabaya, Tri Rismaharini untuk bertemu meminta bantuan. Klimaksnya, pertemuan ini mengungkap suatu kejanggalan yang sangat mencurigakan.

Sampah semakin menggunung. Padahal, anggaran sampah di APBD DKI sangat besar. Sampai Rp 3,7 triliun. Sementara, Kota Surabaya dengan anggaran sampah "hanya" Rp 30 miliar bisa menjadi kota besar paling bersih di Indonesia. Hal ini jelas menimbulkan tanda tanya besar. Apalagi mengingat luas wilayah Surabaya yang setengah DKI Jakarta.

Tanda tanya besar ini adalah sebuah anomali.Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan anggaran sampah begitu besar, tidak mampu menyelesaikan permasalahan sampah. Ini menandakan ketidakmampuan Pemprov DKI untuk memberikan pelayanan publik yang mendasar. Akibatnya, muncul sebuah discord di antara masyarakat terhadap pemerintah sebagai agen pelayanan publik.

Mengapa anomali ini bisa terjadi? Menurut penulis, ada tiga kesalahan utama yang menyebabkan permasalahan ini. Kalau Pemprov DKI saat ini mau berbenah, niscaya masalah sampah akan jauh berkurang, bahkan tuntas.

Pertama, penggunaan anggaran sampah yang tidak efisien. Kesalahan ini tercermin dari perbandingan anggaran sampah antara DKI Jakarta dan Surabaya. Jika Jakarta memiliki efisiensi anggaran sampah yang sama, ia hanya memerlukan Rp 1,17 triliun untuk mengelola sampah dengan benar. Bayangkan, ada Rp 2,53 triliun uang publik yang bisa diselamatkan.

Inefisiensi ini mengakibatkan berbagai masalah baru. Masalah terdekat adalah kinerja PPSU yang tidak sebagus dulu. Lalu, distribusi sampah menuju TPA menjadi tidak efisien. Serta berbagai masalah lainnya. Akhirnya, operasional pengelolaan sampah secara keseluruhan menjadi tidak efisien dan tidak produktif.

Ketika anggaran operasional tidak digunakan secara produktif, dana untuk membangun berbagai fasilitas pengelolaan sampah menjadi berkurang. Dampaknya, realisasi infrastruktur pengelolaan sampah menjadi lamban seperti siput.

Sebagai perbandingan, Kota Surabaya akan mengoperasikan pembangkit listrik berbasis biomassa di November tahun ini. Pembangkit listrik ini menggunakan sampah 1500 ton/hari dan menghasilkan daya 10 MW/hari (Aulia dalam megapolitan.kompas.com, 2019). Ketika beroperasi, fasilitas ini akan memberikan nilai tambah yang tinggi bagi sampah yang dikelola pemerintah.

Bagaimana dengan DKI Jakarta? Ibukota negara kita baru merencanakannya. Wacananya, pembangkit listrik berbasis biomassa di DKI memiliki daya listrik 38 MW dan bernilai 345,8 juta dollar AS. Fasilitas pengolah sampah ini direncanakan rampung pada tahun 2022. Tertinggal tiga tahun dibanding Surabaya.

Ketertinggalan ini akan menyebabkan masalah sampah semakin parah. Belum ada infrastruktur pengelolaan sampah yang mampu memberikan nilai tambah secara masif. Bank Sampah tidak memiliki skala ekonomi yang diperlukan untuk memberikan nilai tambah tersebut. Selain itu, tidak ada outlet lain untuk memberikan nilai tambah terhadap sampah.

Provinsi Jawa Barat sudah menelurkan program Waste to Gold. Sampah bisa ditukarkan menjadi emas di Pegadaian (nasional.tempo.co, 2019). Diluncurkan di Kabupaten Pangandaran, program ini memberikan insentif yang lebih besar bagi individu untuk mengumpulkan sampah. Sekali dayung, dua pulau terlampaui. Membersihkan sampah sambil berinvestasi. Contoh yang bagus untuk ditiru Pemprov DKI.

Selain meniru contoh daerah lain, Pemprov DKI juga perlu berbenah. Dimulai dari pemimpinnya terlebih dahulu. Mengapa? Masalah sampah ini tidak mampu diatasi karena pemerintahan yang autopilot. Ia seakan berjalan sendiri tanpa arah yang jelas. Persis seperti bridge lagu Gambaran Cinta, "Hanyut bahtera tanpa nahkodanya."

Gubernur Anies memiliki gaya kepemimpinan yang broad-brush dan laissez-faire. Mirip seperti gaya Presiden Ronald Reagan. Jauh berbeda dengan Gubernur Ahok yang otokratik dan decisive seperti Margaret Thatcher. Gaya kepemimpinan Beliau memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri.

Bukan gaya ini yang menjadi sumber masalah. Masalah itu terletak pada ketiadaan visi strategis dalam jangka panjang. Ketiadaan visi ini membuat Pemprov DKI seperti kapal yang berlayar tanpa bintang. Without a star to steer by. Konsekuensinya, Pemprov DKI sebagai institusi hanya berusaha melakukan daily crisis management, bukan daily change-making sebagaimana mestinya.

Menurut hemat penulis, Gubernur Anies Baswedan harus membentuk visi strategis kepemimpinan secara riil. Segera lantik wakil gubernur untuk membantu tugas gubernur yang berat. Segera kembalikan dinamisme birokrasi yang sebelumnya ada. Terakhir, segera lakukan langkah-langkah riil untuk mempercepat penanganan masalah sampah. Sikat habis semua oknum yang menjadi biang masalah.

Kesimpulannya, urusan sampah DKI Jakarta mandek karena pengelolaan sampah yang mandek. Pengelolaan sampah mengalami kemandekan karena realisasi anggaran sampah yang tidak tepat sasaran. Ketidaktepatan itu berasal dari mesin pemerintahan yang tidak beres.  Ia menjadi tidak beres karena kepemimpinan yang tidak punya visi strategis jangka panjang.

Jadi, DKI 1 harus segera berbenah agar tak lagi dihantui masalah sampah.

SUMBER
megapolitan.kompas.com. Diakses pada 31 Juli 2019.
nasional.tempo.co. Diakses pada 31 Juli 2019.

Disclaimer: Tulisan ini sudah terbit di laman Qureta penulis.
Link: qureta.com.