Contoh saja dalam kebijakan pangan. Seharusnya, oposisi memberikan alternatif yang lebih viable dibanding orientasi swasembada pangan. Mereka harus menawarkan kebijakan baru yang dapat menjaga ketersediaan pangan di Indonesia.Â
Bahkan, ada kesempatan bagi oposisi untuk mematahkan stigma bahwa "stabilitas harga hanya mampu dicapai dari intervensi Bulog". Sayang ini belum dilakukan.
Ketiga, oposisi harus mengedepankan kepentingan bangsa. Dalam kebijakan publik domestik, oposisi harus menjalankan perannya sebagai agen check and balance. Tetapi, ketika muncul sebuah isu yang menuntut persatuan kita, oposisi harus ikut mendukung pemerintahan. Jangan sampai oposisi menjadi pariah yang mengancam keberhasilan Indonesia.
Inggris pada masa Perang Dunia II menjadi contoh yang baik. Ketika Inggris berada dalam situasi genting, Perdana Menteri Winston Churchill langsung membentuk koalisi dengan Partai Buruh, dipimpin oleh Clement Attlee. Kolaborasi dua pemimpin hebat dari sisi politik berbeda ini adalah rahasia kemenangan Inggris dalam Perang Dunia II. Bangsa Indonesia harus mampu meniru contoh ini.
Ketika tiga syarat ini terpenuhi, oposisi yang berkualitas akan terbentuk. Oposisi yang berkualitas adalah prasyarat dari demokrasi yang menghasilkan manfaat. Manfaat itu berupa alternatif-alternatif kebijakan publik yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Alternatif-alternatif ini diadu dalam kontestasi politik.
Ketika terjadi peraduan, dimulailah proses dialektika. Tesis diadu dengan antitesis menghasilkan sintesis baru yang lebih refined. Dalam konteks ini, sintesis tersebut lahir dari integrasi dua ide kebijakan publik yang sebelumnya berbeda. Ketika perbedaan itu melebur, terbentuklah kebijakan publik yang memberikan manfaat terbesar bagi manusia Indonesia.
Kesimpulannya, jangan terlalu mudah bilang cinta dalam politik. Apalagi antar pihak yang berseberangan. Tetapi, pihak yang berseberangan itu harus mampu membentuk hubungan yang produktif. Sebuah hubungan pemerintahan-oposisi yang mampu menghasilkan kebijakan publik terbaik bagi kepentingan rakyat Indonesia.
Disclaimer: Tulisan ini sudah terbit di laman Qureta penulis.
Link: https://www.qureta.com/post/mudahnya-bilang-cinta-dalam-politik
