Mudahnya Bilang Cinta dalam Politik

Lantas, bagaimana langkah lebih jauh yang harus diambil? Menurut penulis, membentuk koalisi baru bukanlah hal yang tepat. Pembentukan suatu grand coalition akan mematikan dinamika demokrasi di negeri kita. Bayangkan saja sebuah demokrasi tanpa kompetisi dan perdebatan? Ibarat sayur tanpa garam.

Mungkin, sebuah grand coalition akan membuat rakyat terlena di awal. Terlena karena oligarki politik dengan mudahnya bilang cinta. Hanya karena rakyat suka, mereka mengadakan "koalisi main belakang". Tetapi, dampaknya dalam jangka panjang? Bukannya mempersatukan bangsa, sebuah grand coalition justru mengecewakan banyak pihak.

Mengapa? Akan ada banyak pihak yang "dipaksa" untuk mengikuti opini pemerintah. Padahal, mereka memiliki opini politik mereka sendiri. They have their own convictions. 

Sudut pandang politik yang mestinya bisa dikeluarkan di luar pemerintahan, menjadi tertahan di dalam pemerintahan. Padahal, sudut pandang yang berbeda ini diperlukan untuk memajukan bangsa ini.

Jadi, Indonesia perlu oposisi terhadap pemerintahan yang dipilih secara demokratis. After all, tidak semua rakyat Indonesia memilih partai dalam Koalisi Indonesia Kerja. Ada juga yang memilih partai dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur. Tetapi, oposisi tersebut harus memenuhi tiga syarat utama.

Pertama, oposisi harus mampu mengkritik pemerintah secara membangun. Kritik yang diberikan harus mampu membangun narasi yang rasional dalam masyarakat. 

Jangan sampai kritik tersebut malah memasukkan unsur irasionalitas. Apalagi sampai memberikan stigma tertentu yang tidak tepat terhadap kebijakan pemerintah.

Misalkan dalam pembangunan jalan tol. Jangan sampai narasi "pembangunan jalan tol hanya untuk orang kaya" terulang kembali. Jelas, ini adalah contoh kritik yang tidak membangun. 

Justru, pihak oposisi harus mencecar pemerintah dalam berbagai hal terkait pembangunan tersebut. Mulai dari mekanisme kompensasi sampai dampak pembangunan tersebut bagi lingkungan alam.

Kedua, oposisi harus mampu memberikan alternatif kebijakan publik pemerintah. Salah satu kelemahan oposisi di Indonesia adalah ketiadaan alternatif kebijakan yang diberikan. 

Ini membuat oposisi terkesan sebagai tong kosong yang nyaring bunyinya. Hanya membunyikan kritik, tanpa ada solusi yang lebih baik bagi permasalahan masyarakat.