Masih Perlu Belajar Berdemokrasi

Masih ingat dengan mars di atas? Kalau pembaca berusia di atas 30 tahun, besar kemungkinan Anda masih mengingatnya. "Di bawah Undang-Undang Dasar '45, kita menuju ke pemilihan umum." Mars ini juga mengingatkan kita bahwa Pemilu adalah "Hak Demokrasi Pancasila". Tetapi, apakah Pemilu = Demokrasi? 

Ternyata tidak. Pemilu tidak pernah sama dengan demokrasi. Pemilu adalah pesta demokrasi, manifestasi nyata dari sistem demokrasi suatu negara. Tetapi, demokrasi itu sendiri jauh lebih luas dan dalam, baik sebagai sebuah ide maupun sistem. 

Jadi, apa itu demokrasi? Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat yang memelihara kebebasan, keadilan, dan persaudaraan semaksimal mungkin di mana kapasitas manusia dikembangkan secara penuh, melalui diskusi bebas dan terbuka tentang masalah dan keinginan bersama (Parsons dalam www3.nd.edu). 

Jika kita kaji lebih jauh, definisi di atas dapat dibagi menjadi tiga karakteristik. Pertama, demokrasi berdasar pada prinsip kebebasan, keadilan, dan persaudaraan. Kedua, demokrasi harus mampu mengembangkan kapasitas SDM secara penuh. Ketiga, demokrasi harus mendorong diskusi bebas dan terbuka tentang berbagai hal yang mendera bangsa kita. 

Sejak era Reformasi bergulir pada 22 Mei 1998, kita selalu menyebut negara kita sebagai negara demokrasi. Tetapi, apakah negara kita sudah memenuhi karakteristik demokrasi? Mari kita kaji pertanyaan ini melalui berbagai peristiwa politik pra dan pasca Pemilu 2019. 

Liberte, egalite, fraternite. Pemilu ini sudah bahwa bangsa kita sudah memiliki kebebasan politik (political freedom) yang lebih tinggi. Hampir tidak ada kritikus dari pihak oposisi yang mengalami persekusi dari pemerintahan. Selain itu, Pemilu 2019 juga berhasil dilaksanakan secara LUBERJUDIL, dengan turnout sebesar 80,76%, tertinggi sejak Pemilu 2004. 

Tetapi, masalah bermunculan ketika kita bicara soal persaudaraan. Pemilu 2019 berhasil membuat kehancuran persaudaraan bangsa Indonesia menyeruak ke permukaan. Banyak orang putus pertemanan, bahkan persaudaraan karena perbedaan politik. Banyak group WA keluarga dan angkatan yang terpecah belah. 

Penulis berkata seperti ini bukan hanya dari membaca berbagai berita semata. Penulis melihat langsung dari lingkungan sekitar penulis sendiri. Ayah penulis sendiri bahkan ingin memblokir beberapa kenalannya di Facebook yang berbeda dukungan, karena dianggap telah menyebarkan konten-konten hoax. Hal yang sama juga dilakukan oleh Ibu penulis. 

Setelah itu, mari kita tinjau pengembangan kapasitas SDM. Memang, demokrasi kita sudah menghasilkan cukup banyak pemimpin-pemimpin unggul, seperti Tri Rismaharini, Basuki Tjahaja Purnama, dan lain sebagainya. Tetapi, dari sisi legislatif, terutama DPR, masih banyak masalah yang harus diselesaikan berkaitan dengan sumber daya manusia. 

Widadio (dalam aa.com.tr: 2019) mengindikasikan tiga masalah utama berkaitan dengan DPR kita. Pertama, produktivitas legislasi yang sangat rendah. Selama masa baktinya (2014-2019), DPR RI hanya mengesahkan 68 UU, dan hanya 26 diantaranya yang termasuk sebagai prioritas. Bahkan, dari 55 RUU yang dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2019, baru dua yang disahkan menjadi UU.