Baru dua hari yang lalu, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mencabut subsidi lima kereta api kelas ekonomi jarak jauh. Pencabutan subsidi ini berlaku pada jurusan-jurusan berikut (Arnani dalam ekonomi.kompas.com, 2019):
- KA Logawa relasi Purwokerto -- Jember.
- KA Brantas relasi Blitar -- Pasarsenen.
- KA Pasundan relasi Surabaya Gubeng - Kiaracondong Bandung.
- KA Gaya Baru Malam Selatan relasi Surabaya Gubeng -- Pasarsenen.
- KA Matarmaja relasi Malang -- Pasarsenen.
Namun, PT KAI tidak menaikkan harga tiket kereta api yang subsidinya dicabut, karena perusahaan sudah memiliki anggaran operasional untuk menutupi kekurangan subsidi tersebut (Arnani dalam ekonomi.kompas.com, 2019).
Tetapi, pada 31 Desember 2018, Kementerian Perhubungan juga mengumumkan besaran subsidi Public Service Obligation (PSO) untuk PT KAI pada tahun 2019. Dalam pengumuman tersebut, dikemukakan bahwa besaran subsidi PSO untuk kereta api adalah Rp 2.373 triliun. Angka ini lebih tinggi 4,5% dari besaran subsidi PSO di tahun 2018 (Putra dalam merdeka.com, 2018).
Bagaimana bisa subsidi dinaikkan pada hari sebelumnya, lalu dicabut beberapa pada hari berikutnya? Jawaban pertanyaan ini terletak pada orientasi fokus subsidi PSO. Peningkatan subsidi ini difokuskan pada angkutan perkotaan. Dalam istilah lain, peningkatan subsidi ini difokuskan pada kereta commuter line.
Maka, subsidi untuk beberapa kereta api jarak jauh harus dikorbankan sebagai bentuk shifting fokus subsidi kereta api. Diharapkan, peningkatan dan reinforcement fokus subsidi kereta api ini dapat meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan kereta api commuter dan ekonomi sesuai dengan standar yang ada (Putra dalam merdeka.com, 2018).
But, a question is rarely asked. Apakah kita perlu mensubsidi sektor transportasi kereta api kita untuk meningkatkan kualitas pelayanannya sebagai bagian pelayanan publik?
Menurut hemat penulis, kita harus mensubsidi sektor transportasi kereta api kita. Subsidi ini adalah bagian dari tugas utama pemerintah untuk menjalankan pelayanan publik dan melindungi warga negara yang kurang mampu, yang mayoritas juga menggunakan transportasi kereta api.
Tetapi, model subsidi ini harus diubah. Model subsidi lama yang diberikan langsung kepada PT KAI sebagai operator jasa layanan kereta api (producer-based subsidy) harus diubah menuju model subsidi yang diberikan langsung kepada konsumen (consumer-based subsidy). Perubahan model subsidi harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan perkeretaapian.
Sehingga, subsidi kereta api tidak lagi berbentuk pengurangan harga tiket kepada konsumen, melainkan suatu manfaat tambahan (additional benefit) yang dapat digunakan oleh konsumen sesuai dengan preferensinya. Expanding choice for the consumer, that's the main goal of consumer-based subsidy.
Bagaimana bentuk konkrit dari consumer-based subsidy ini? Berikut adalah empat wujud konkrit model subsidi ini:
- Free Train Pass bagi lansia, pelajar, dan mahasiswa.
- Pembuatan dan pengembangan aplikasi Kereta Api yang terintegrasi (hampir seperti aplikasi transportasi online).
- Points system setelah menggunakan jasa kereta api.
- Voucher yang dapat dibeli menggunakan poin tersebut.
Mari kita mulai dari Free Train Pass. Mengapa sasarannya harus lansia, pelajar, dan mahasiswa? Ketiga kelompok demografi ini memiliki kecenderungan untuk menggunakan transportasi kereta api karena biaya yang lebih murah, waktu tempuh yang lebih efisien, serta tidak terlalu melelahkan seperti membawa kendaraan pribadi, khususnya di perkotaan.
Selain itu, biaya transportasi adalah salah satu komponen biaya hidup yang cukup tinggi bagi lansia, pelajar, dan mahasiswa. Sehingga, adanya free train pass dapat meringankan biaya hidup mereka setiap bulan. Mereka bisa menggunakan uang tersebut untuk menabung, berinvestasi, ataupun untuk keperluan-keperluan lainnya.
Bentuk subsidi selanjutnya adalah pembuatan dan pengembangan aplikasi Kereta Api yang terintegrasi. Kementerian Perhubungan dan PT KAI harus belajar dari aplikasi transportasi online seperti GO-JEK, Grab, dan lain sebagainya untuk membuat aplikasi ini. Lantas, seperti apa integrasi sistem tersebut?
Pembelian tiket kereta api harus terintegrasi dengan points system dan voucher yang disediakan oleh berbagai vendor, sebagaimana yang digunakan oleh aplikasi transportasi online. Adanya integrasi ini dapat memberikan insentif kepada penerima subsidi untuk lebih sering menggunakan jasa kereta api. Sehingga, subsidi yang diberikan menjadi lebih tepat sasaran.
Selain itu, konsumen yang menggunakan jasa kereta api setiap hari juga dapat menikmati keuntungan yang lebih jauh dari commute mereka. Bagaimana bisa?
Points system ini berlaku persis seperti yang berlaku pada aplikasi transportasi online. Poin diberikan ketika konsumen menggunakan jasa kereta api melalui tosser. Semakin banyak konsumen menggunakan jasa kereta api, semakin banyak poin yang dapat mereka peroleh. Poin ini dapat digunakan untuk membeli voucher dari berbagai vendor.
Tentu saja, voucher tersebut berbentuk diskon pembelian produk dari berbagai vendor. PT KAI sendiri harus menjadi bagian dari vendor-vendor tersebut dengan memberikan vocuher potongan harga terhadap berbagai perjalanan kereta api. Mulai dari commuter line sampai dengan perjalanan kereta api jarak jauh.
PT KAI juga harus menjalin kerjasama dengan berbagai vendor makanan dan minuman, pendidikan, jasa, yayasan sosial, transportasi online, dan lain sebagainya untuk menawarkan voucher mereka. Perusahaan mana yang tidak mau bekerjasama dengan PT KAI, bukan? Kerjasama ini harus dilakukan untuk meningkatkan pilihan voucher yang dapat di-redeem oleh pengguna jasa kereta api. Lagi-lagi, ini dapat membantu subsidi agar lebih tepat sasaran.
Reformasi model subsidi kereta api ini dapat memberikan berbagai manfaat bagi konsumen, PT KAI sendiri, dan pemerintah. Konsumen dapat menentukan manfaat seperti apa yang ia ingin terima. Terbuka juga kesempatan bagi PT KAI untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan BUMN lain maupun swasta. Pemerintah juga dapat mendorong efisiensi pengeluaran subsidi PSO karena the money follows the consumer.
Akhirnya, polemik subsidi kereta api pun dapat diakhiri dengan manfaat terbesar bagi seluruh pengguna jasa kereta api.
DAFTAR PUSTAKA
Lima KA Dicabut Subsidinya, PT KAI Tak Naikkan Harga Tiket . Diakses pada 3 Januari 2019.
Pemerintah Beri Subsidi Kereta Api Rp 2,3 Triliun di 2019. Diakses pada 3 Januari 2019.
Disclaimer: Tulisan ini sudah terbit pada laman Qureta penulis.
Link:Â Polemik Subsidi Kereta Api
